PADANG, METRO–Beredar informasi jalan tol Padang-Pekanbaru secara resmi dihentikan. Mendengar informasi tersebut, Athari Gauthi Ardi, Anggota Komisi V DPR RI asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan, jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut bukan dihentikan tetapi ditangguhkan sementara. “Ini perlu kita luruskan. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru itu bukan dihentikan namun yang benar itu ditangguhkan. Saya pastikan jalan tol ini tidak akan dihentikan karena pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini termasuk proyek strategis nasional dan juga sudah melalui proses yang panjang,” kata Athari Senin (16/8).
Anggota Komisi V DPR RI itu menjelaskan, penangguhan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut, diakibatkan oleh masalah anggaran. PT. Hutama Karya sebagai pelaksana proyek membutuhkan PMN atau modal dan juga dana untuk pembebasan lahan dari Kementerian Keuangan. Namun dengan adanya refocusing anggaran, jadi anggaran negara diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur diminimalisir.
Athari juga menyinggung masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Ia mengatakan, dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan, harus dicarikan solusi secara bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen, sinergi dan koordinasi yang baik antar stakeholder. Serta berupaya melahirkan formulasi-formulasi sebagai langkah penyelesaian proyek jalan tol Padang-Pekanbaru terhadap time table yang sudah diputuskan. Ke depan sebagai langkah untuk melahirkan solusi masalah pembebasan lahan, Athari akan bertemu dengan Ditjend Binamarga dan juga Kepala BPJT untuk melihat di mana lahan yang belum bebas dan kendala lainnya.
Serta ia juga akan koordinasi dengan Gubernur Sumbar dan juga ia akan meninjau secara langsung pembangunan jalan tol tersebut dan akan memanggil bupati yang daerahnya masih terkendala masalah pembebasan lahan. “Kita juga perlu bicara ke masyarakat dengan melakukan pendekatan secara intens dengan kearifan lokal.” ungkapnya
Athari menjelaskan, keberadaan jalan tol Padang-Pekanbaru akan sangat berdampak baik terhadap perekonomian Sumbar. Menurutnya kehadiran jalan tol Padang-Pekanbaru sebagai akses komoditi pertanian dan perikanan Sumbar yang cepat untuk dibawa ke Riau. Karena Riau provinsi yang banyak menampung komoditi Sumbar dan juga pariwisata. “Riau salah satu provinsi yang banyak menerima komoditi dari daerah kita dan juga wisatawan Sumbar banyak dari Riau. Sangat rugi kita kalau jalan tol ini tidak dilanjutkan,” tutup Athari.
Terpisah, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengaku belum bisa memastikan penyebab dilakukannya penangguhan pengerjaan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin. “Kita baru dapat dari berita. Kita belum terima suratnya penangguhannya. Bahasanya penangguhan. Kita pelajari, masalah tanah sudah kita lakukan dan selesai, pembayarannya dari pusat. Selama ini tim sudah dibentuk di lapangan di kabupaten kota yang dilewati tol,” ujar Mahyeldi, Senin, (16/8).
“Nanti kita komunikasikan dan rapatkan. Karena itu semuanya (penangguhan jalan tol), tidak hanya di Sumbar. Tetapi daerah lain. Kita rapatkan dengan instansi terkait,” tambahnya.
Mahyeldi bahkan mengatakan, selama ini tim pembebasan tanah sudah bekerja maksimal. Termasuk juga terkait masalah pembebasan tanah sebanyak 25 titik sudah diselesaikan. Namun, diakui Mahyeldi, tanah yang sudah diselesaikan pembeasannya tersebut belum dibayarkan. “Kita bersama Kapolda Sumbar sudah sampaikan ke BPN/ATR untuk segera menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dibayarkan. Untuk pembayaran yang berproses dari BPN/ATR dan Kementerian Keuangan,” terangnya.
Sebelumnya, informasi terkait penangguhan proyek jalan tol ini diketahui dari surat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Nomor BM.08-P/598 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Prabumulih-Muara Enim dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin.
Dalam surat tersebut Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan kepada Dirut PT Hutama Karya dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2021. Isi Surat Danang ini dilandasi dengan isi surat Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR tertanggal 26 April tentang Optimasi Pentahapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sampai 2024.
Kepala BPJT sebagai penguasa jalan tol di Indonesia memutuskan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru sampai Sicincin. Sementara dari arah Pekanbaru hanya sampai Pangkalan saja.
Sementara sisa ruas jalan tol sepanjang 144 Km yang membentang dari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman ke Pangkalan, Limapuluh Kota ditangguhkan sementara. Kondisi yang sama juga terjadi pada seksi jalan tol Prabumulih – Muara Enim sepanjang 54 Km juga ditangguhkan pembangunannya. Tetapi ruas jalan tol Simpang Indralaya – Muara Enim Seksi Simpang Indralaya – Prabumulih sepanjang 65 Km tetap dilanjutkan.(fan)
