PADANG, METRO–Mintai uang menggunakan surat yang ditandatangi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, lima orang diamankan oleh Tim Opsnal Unit Jatanras Satreskrim Polresta Padang. Parahnya, kelima orang tersebut mengaku-ngaku sebagai tenaga Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatra Barat (Sumbar).
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, para terduga pelaku penipuan berinisial D (46), DS (51), DM (36) asal Jawa, serta A (36) dan MR (50) asal Makassar ini ternyata tidak terdaftar sebagai tenaga honorer di Bappeda Sumbar. Modusnya, para terduga pelaku ini menggunakan surat yang memiliki kop surat dari Bappeda Sumbar dengan tandatangan Gubernur Sumbar.
Mereka selanjutnya memintai uang bantuan kepada para pengusaha dan pemilik dealer sepeda motor hingga kampus-kampus di Kota Padang. Tak tanggung-tanggung, dalam aksinya itu, kelima terduga pelaku yang hanya masyarakat biasa ini berhasil mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah.
Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan, kelimanya diamankan pada Jumat (13/8). Mereka yang mengaku-ngaku sebagai tenaga honorer di Bappeda Sumbar in meminta bantuan uang dengan modal kop surat dari Bappeda. Bahkan, dalam surat itu memang ada tandatangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
“Uang yang diminta para pelaku kepada para pengusaha tersebut masuk ke rekening pribadi. Kemudian nominal uang yang berhasil dikumpulkan mencapai seratusan juta. Mereka yang dimintai uang ada yang Rp8 juta dan ada Rp20 juta. Hingga kini, total uang yang masuk ke rekening para pelaku RpRp170 juta,” katanya.
Dijelaskan Kompol Rico, setelah kelima pelaku diamankan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Pemprov Sumbar soal keabsahan kop surat yang dijadikan para pelaku untuk meminta bantuan uang. Apalagi surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Sumbar.
“Kami menunggu keterangan dari pihak Pemprov Sumbar. Kalau surat ini memang betul, tentu ini adalah kesalahan (Pemprov), kenapa diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Hingga saat ini, kata dia, terduga pelaku masih dalam pemeriksaan sebagai saksi. Kepada penyidik, kelimanya mengaku mengontrak rumah di Jalan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. “Hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku ini mengaku mendapat surat dari pihak gubernur,” tuturnya.
Dikatakan Kompol Rico, diamankannya kelima orang ini berawal dari informasi masyarakat adanya permintaan bantuan dana yang mengatasnamakan utusan dari kantor Gubernur Sumbar perihal penerbitan buku Profil Sumatra Barat yang diduga palsu.
“Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan didapati informasi salah seorang diduga pelaku berinisial D sedang transaksi di Safari Garden Jalan Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kita langsung bergerak ke sana dan mengamankan pelaku D,” ujar Kompol Rico.
Kompol Rico menambahkan, setelah diamankan, pelaku D dibawa ke Polresta Padang untuk interogasi lalu mengakui perbuatannya melakukan kegiatan tersebut bersama-sama dengan koordinator DS dan tiga orang lainnya.
“Selanjutnya petugas mendatangi keberadaan diduga para pelaku lainnya dan mengamankan diduga para pelaku di kontrakan mereka yang beralamat Jalan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur,” ungkap Rico.
Dari kelima terduga pelaku ini diamankan barang bukti berupa satu berkas surat penerbitan Profil dan Potensi Sumatera Barat alamat tujuan PT Menara Agung, buku profil Sumatera Barat, satu berkas Formulir Order dan satu buah Buku daftar Order Masuk.
“Kasus ini masih terus kita dalami dan masih berproses. Apabila surat tersebut benar diterbitkan gubernur, kasus ini tidak bisa dikatakan penipuan. Namun tentunya, dengan demikian pemerintah provinsi menyalahi aturan,” tegas Kompol Rico.
Alasan menyalahi aturan, dikatakan Kompol Rico, kelima orang yang sempat diamankan bukan merupakan pegawai atau honorer di jajaran Pemprov Sumbar. Mereka hanya masyarakat umum dan bekerja swasta.
“Kalau betul suratnya, salah juga pemerintah provinsi kenapa orang sipil yang disuruh minta uang mengunakan kop surat ditanda tangani gubernur. Makanya, kita Pihak mencoba berkoordinasi dengan Bappeda Sumbar. Akan tetapi, instansi ini belum bisa memberikan keterangan karena beralasan rapat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi saat dikondirmasi wartawan, mengakui telah mengetahui dan melihat surat tersebut. Hanya saja, pihaknya masih melakukan penelusuran keabsahan surat karena tidak memiliki nomor.
“Saya mendapat informasi, tapi pasti belum dapat. Saya melihat suratnya memang pakai kop pak gubernur, tapi saya telusuri dulu, apakah betul diterbitkan Bappeda Sumbar. Kami masih menelusuri terkait keabsahannya (surat) apakah benar diterbitkan oleh Bappeda Sumbar. Kemudian surat itu tidak memiliki nomor,” pungkasnya. (rom)
