Wali Kota Pariaman H Genius Umar menyatakan saat ini Kota Pariaman telah tumbuh menjadi kota tujuan wisata dalam Provinsi Sumatra Barat dan seluruh Indonesia. “Hal ini dibuktikan dengan angka kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman selalu meningkat setiap tahunnya,” kata Walikota Pariaman H Genius Umar, kemarin. Terbukti dari data BPS katanya, tercatat pada tahun 2018 menjadi 3.322.560 orang wisatawan dan naik menjadi 3.925.344 pada Tahun 2019. Jika dirata-ratakan setiap pengunjung yang datang ke Kota Pariaman menghabiskan uangnya Rp 100 ribu saja per orangnya, maka 392 miliyar telah beradar di Kota Pariaman pada tahun 2019. Angka ini belum termasuk pada wisatawan yang menginap di Kota Pariaman. Okupansi hotel dan homestay di Kota Pariaman ketika itu mencapai 90 persen, setiap week end dan peak season, penginapan selalu penuh. Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia temasuk Kota Pariaman terkena dampaknya, jumlah wisatawan jauh menurun. Hal ini bisa kita maklumi karena semua sektor memang sedang terdampak wabah ini.
Namun data ini menjadi semangat dan motivasi bagi Pemko Pariaman untuk terus menata dan membenahi kawasan pesisir menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi.“Penataan kawasan pesisir ini telah mulai dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya. Bahkan sejak saya menjadi Wakil Walikota Pariaman pada tahun 2013 dan dilanjutkan sebagai Walikota Pariaman tahun 2018, pembangunan kawasan pesisir dikonsep secara berkelanjutan (sustainable coastal development),” ujarnya.
Kota Pariaman katanya, adalah salah satu kota di pesisir Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 km2 dan luas lautan 282,56 km2, dengan panjang garis pantai 12 km. Potensi kawasan laut lebih besar daripada daratan, sehingga Kota Pariaman sangat cocok tampil sebagai kota yang menjadikan kawasan pesisir sebagai objek wisata unggulan di Kota Pariaman.
Garis pantai yang memanjang dari selatan ke utara ini terdapat beberapa pantai sudah sangat dikenal oleh wisatawan seperti Pantai Sunua di ujung selatan Kota Pariaman, Pantai Binasi, Pantai kata, Pantai Cermin, Pantai Gandoriah, Pantai Pauh, Pantai dan Kawasan Manggrove Apar, Pantai Manggung, Pantai Naras dan Pantai Belibis di ujung utara Kota Pariaman. Disepanjang garis pantai ini terdapat 53 kelompok nelayan perikanan tangkap dengan anggota rata-rata 25 orang yang tersebar pada 13 desa yang dilalui oleh pantai. Awalnya mereka hanya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Namun dengan sentuhan pembangunan berkelanjutan ini masyarakat nelayan bisa mendapatkan uang dari sector lain seperti, berjualan makanan atau minuman di pantai, menjadi pelaku pariwisata, menjual cendramata, menyewakan kapal kepada wistawan dan sebagainya.
“Pembangunan ini dikatakan keberlanjutan, karena kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi karena pembangunan di Pantai Kota Pariaman dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyrakatnya. Setelah pantai di Kota Pariaman ditata dengan menarik dan menyediakan fasilitas bagi pengunjung maka muncullah sumber-sumber ekonomi lainnya bagi masyarakat nelayan seperti berdagang, pemandu wisata atau bahkan sebagai pelaku jasa pariwisata lainnya. Dengan penataan pantai yang menarik, sehingga kunjungan wisatawan semakin banyak dan masyarakat pun melihatnya sebagai sumber ekonomi. Maka muncullah kedai-kedai kopi modern, kedai kuliner, penyewaan sepeda, mainan anak dan kedai-kedai lainnya,” sebut Genius Umar.
Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa pembangunan ini dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Dengan mengedukasi nelayan agar lebih peduli dan ramah dengan lingkungan lautnya sebagai sumber mata pencaharian maka potensi laut bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Nelayan tidak lagi merusak terumbu karang karena akan merusak lingkungan dan mengurangi populasi ikan, sehingga dalam jangka waktu dekat akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat nelayan sendiri.
Selain konservasi terumbu karang, Pemko Pariaman juga telah melakukan konservasi terhadap penyu dan hutan mangrove di Desa Apar. Pusat konservasi penyu dan mangrove ini terletak dalam satu kawasan dan sekarang telah tumbuh menjadi destinasi wisata yang sangat menarik dan unik karena hanya ada di Kota Pariaman.
Masyarakat nelayan sekitar desa ini, selain menangkap ikan di perairan Kota Pariaman juga memburu telur penyu dan dijual kepada manusia untuk dikonsumsi. Hal ini sangat tidak baik bagi keberlangsungan alam terutama penyu yang telah ditetapkan sebagai salah satu hewan langka di Indonesia.
“Perlahan namun pasti kita edukasi masyarakat terhadap dampak negatif jangka panjang jika telur-telur penyu ini terus diburu dan dijual. Penyu akan punah dan keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Dengan pendekatan langsung kepada masyarakat hingga akhirnya mereka pun paham dan mau bekerjasama dengan pemerintah tanpa merusak keseimbangan ekosistem alam. Bahkan Pemko Pariaman saat itu (sebelum kewenangan konservasi penyu diambil alih oleh Pemprov Sumbar Tahun 2018) sangat serius dengan konsevasi penyu ini. Pemko Pariaman membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Penyu di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan kala itu. UPT tersebut bertugas salah satunya untuk mengkonservasi penyu” tuturnya.
Telur penyu yang diburu oleh masyarakat dibeli oleh UPT untuk ditetaskan hingga menjadi tukik. Sehingga sumber pancaharian masyarakat yang mencari telur penyu tidak terganggu dan pemerintah juga bisa mengkonservasi penyu. Pusat konservasi ini juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat sekitar, pelajar dan para peneliti serta menjadi daya tarik wisata karena kita buka untuk umum. Kegiatan melepas tukik penyupun bisa dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah wisatawan belajar langsung mengenai penyu di pusat konservasi ini, dengan membayar Rp.10.000 per ekornya, wisatawan sudah bisa melepas tukik penyu ke pantai. Proses edukasi non formal ini bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan bagi wisatawan. Sehingga ekosistem penyu bisa terjaga, ekonomi masyarakat terangkat dan wisatawan teredukasi dengan baik. Disebelah kawasan konsevasi penyu ini terdapat kawasan hutan mangrove seluas 7 hektar. Kawasan yang sebelumnya tidak bermanfaat dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sekarang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menatik dan dikelola oleh Bumdes Apar.
Dikatakan berkelanjutan secara sosial politik bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Pada tahap ini maka bagi masyarakat yang sudah merasakan dampak dari pembangunan ini akan terangkat secara social maupun ekonominya. Selain itu juga akan muncul kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok sadar wisata, komunitas-komunitas peduli lingkungan dan lain sebagainya.
“Bila kita terus konsisten mengembangkan pembangunan dengan konsep ini maka banyak benefit yang kita dapatkan. Alam tetap terjaga, ekonomi masyarakat terberdayakan dan sosial masyarakat pun terangkat. Semoga keadaan pandemi ini cepat berlalu dan pembangunan serta pariwisata kembali bergairah,” tandasnya mengakhiri.(efa)
