SAWAHAN, METRO–Ketua Fraksi Persatuan Berkarya NasDem DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mendesak partai pengusung pemenang Wako dan Wawako Padang untuk mengirimkan nama- nama untuk mengisi kekosongan wakil wali kota yang susah beberapa bulan kosong.
“Kita berdoa, mudah- mudahan yang kita pilih, pasti yang terbaik. Bisa bersinergi dengan Walikota Padang,” ujar Helmi Moesim, Senin (2/8).
Ia mempertanyakan keseriusan partai pengusung Mahyeldi Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang 2018 yakni PKS dan PAN. Kosongnya kursi wakil wali kota, maka pelayanan kepada masyarakat secara otomatis akan terganggu. Hal ini merujuk pada tugas wakil wali kota yang merupakan pengawas dan pemberi masukan untuk setiap kebijakan walikota.
“Kita semua sadar, wali kota juga manusia, bukan robot. Pasti butuh diawasi dan diberi masukan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi tantangan saat ini sangat berat seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi akan lebih baik partai pengusung untuk kembali serius membahas siapa yang akan mengisi kursi wakil wali kota,” ujarnya.
Menurutnya, ini merupakan hak anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan juga tata tertib DPRD. Untuk mengisi kekosongan sisa periode harus pakai wakil wali kota.
“Baik pengurus partai ataupun anggota legislatif dari PKS dan PAN. Seriuslah untuk persoalan ini. Kelamaan kosong, masyarakat juga yang akan rugi,” paparnya.
Ia juga mengatakan dengan lamanya kekosongan kursi wakil wali kota ini, terbentuk opini negatif di masyarakat terhadap DPRD. Padahal mekanisme awal penunjukan siapa yang mengisi kursi wakil wali kota harus dari partai pengusung terlebih dahulu.
“Mekanisme awal mulai dari DPP, DPW dan DPD PKS maupun PAN mengusulkan nama calon ke wali kota belum selesai. Bagaimana DPRD bisa memproses. Sedangkan masyarakat sudah terlanjur beropini negatif kepada kami akibat lamanya kekosongan kursi wakil wali kota ini,” ungkapnya.
Jika partai pengusung sudah menetapkan nama-nama calon, mereka akan memberikan nama ke wali kota. Setelah itu wali kota memberikan ke DPRD. Barulah nantinya DPRD membentuk panitia khusus yang bekerja selama satu bulan lamanya untuk finishing siapa wakil wali kota.
“Seperti membuat gulai dagingnya mana, kelapanya mana dan lain sebagainya itu belum sampai ke DPRD Kota Padang,” ujar Helmi.
Sebagaimana diketahui, Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo menyampaikan hingga detik ini DPP PAN belum menetapkan satu nama untuk menjadi Wawako dari 2 nama yang dikirim. Untuk diketahui DPW telah mengusulkan dua nama, yakni Elkos Albar dan Amril Amin.
Namun sampai sekarang rekomendasi pusat belum juga turun. DPW pun berharap segera dikirim, agar siapa penghuni kursi BA 2 A jelas dan kekosongan tak lama terjadi.
Sementara Ketua MPW DPTD PKS Padang, Arnedi Yarmen menyampaikan DPTD PKS Padang juga telah mengirim dua nama ke DPP PKS diantaranya Muharlion dan Mulyadi Muslim.
“Kita tentu menanti rekomendasi DPP terkait Cawawako yang dipilih,” kata Arnedi.
Ia menyampaikan, dua nama yang dikirim itu sosok yang berpengalaman dan cukup dikenal warga. Mulyadi Muslim merupakan tokoh masyarakat dengan berbagai pengalaman dan peran yang tak diragukan lagi. Di antara kiprahnya antara lain, sebagai Sekretaris MUI Kota Padang, Sekum IPSI kota Padang, dan menjadi ‘tangan kanan’ Mahyeldi dalam membangun kerjasama dengan negara Timur Tengah, saat menjabat sebagai Walikota Padang.
Sementara itu Muharlion, merupakan politisi PKS yang sudah malang melintang memperjuangkan masyarakat. Ia telah dipercaya oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD Kota Padang sejak 2009 lalu.
Diketahui, setelah dilantiknya Hendri Septa menjadi Walikota Padang 7 April 2021, jabatan Wakil Walikota yang diembannya sejak tahun 2018 kosong. (ade)
