KUINI, METRO–Saat ini ada puluhan ribu keluarga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Padang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Perekonomian mereka pudur berasal dari warga miskin.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, Arfiadi mengatakan ada 30 ribu warga miskin di Padang dan ikut terdampak PPKM. Dari jumlah tersebut, yang baru dibantu sebanyak 18 ribu lebih. Sisanya sedang diupayakan. “Insyaallah kita bantu semua. Sekarang lagi diproses,” kata Arfiadi, Rabu (28/7).
Dijelaskan, sekitar 18.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial itu sebelumnya telah dibantu sebanyak uang tunai sebesar Rp600 ribu dan beras 10 kg.
Arfiadi berharap terhadap warga yang terdampak dan belum mendapat bantuan ini, warga yang mampu atau pihak perusahaan diharapkan bisa memberikan bantuan yang sama. Sehingga tak ada masyarakat yang kelaparan.
“Kita tentu berharap bantuan dari sesama atau dari perusahaan-perusahaan juga. Mereka kan ada dana CSR. Bisa bantu langsung atau kita yang menyerahkan agar tepat sasaran,” sebut Afriadi.
Sebelumnya, Selasa (27/7) Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan bantuan social kepada warga yang tersampak PPKM. Bantuan itu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 14 dan 15 dari Kemensos RI bagi warga Kota Padang.
Berdasarkan data Kemensos,18.560 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program BST di Kota Padang mendapat bantuan berupa uang tunai Rp600 ribu untuk bulan Mei dan Juni plus beras 10kg. Sedangkan 17.352 KPM dari PKH menerima bantuan beras masing-masing 10 kg yang disediakan Bulog Divre Sumbar.
Wali Kota Hendri Septa mengaku atas nama Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang tentunya sangat menyambut baik penyaluran bantuan sosial tersebut.
“Semoga meringankan beban warga kita yang terdampak pandemi Covid-19 atau pun atas kebijakan PPKM Level 4 yang saat ini diberlakukan,” tutur wako dalam sambutannya sewaktu menghadiri penyaluran BST dan PKH tahap 14 dan 15 bagi warga Padang di Kantor Pos Utama Padang, Jl. Bagindo Aziz Chan, Selasa (27/7).
Wako Hendri pun mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah berupaya menyediakan bantuan beras bagi warga Padang yang tidak kebagian menerima bantuan BST atau pun PKH. Direncanakannya, paling lama dalam dua pekan ke depan dapat direalisasikan bagi warga di luar KPM tersebut.
“Untuk upaya ini kita juga akan merangkul bantuan dari unsur BUMN dan pihak lainnya. Kita patok sekitar 30 ribu Kartu Keluarga (KK) yang tidak semuanya tercover oleh Bansos Kemensos bisa menerima10kg beras per KK,” ungkap wako.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta agar semua masyarakat KPM yang terdampak seiring PPKM dipastikan menerima bantuan. Selain bansos untuk KPM, Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Sumbar juga akan menambah bantuan 200 ton beras bagi warga diluar KPM di Kota Padang. Hal ini mengingat satu-satunya Kota Padang sebagai kota yang termasuk dalam penerapan PPKM level 4 saat ini.
“Bantuan dari provinsi serta dari kabupaten kota juga ada untuk mengcover warga diluar KPM. Kedepan kita juga akan lihat kebutuhan lainnya seperti apa. Saat ini memang masa darurat, semua kena dampaknya. Maka dari itu warga agar bisa bersabar dan tetap patuhi prokes, itu kunci pengendaliannya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu. Yang penting tingkatkan imun dan iman,” ucap Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Utama Padang, Agus Tria Dian menyebutkan, penyaluran bansos telah dimulai pihaknya sejak 24 Juli hingga 31 Juli nanti secara paralel dengan menyesuaikan jadwal berdasarkan kelurahan dan kecamatan se-Kota Padang.
“Total seluruh bansos untuk Kota Padang sebanyak 18.560 KPM yang dibagikan di 4 titik bayar. Masing-masing KPM menerima uang tunai Rp300 ribu,” terangnya.
Dalam pemberian bansos kali ini kata Agus, juga ada penyaluran bantuan tambahan beras dari Bulog dengan masing-masing KPM mendapatkan 10 kg beras.
Anggarkan dari APBD Padang
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Fausal Nasir menyambut baik pemberian bantuan yang berasal dari Pusat itu dan meminta kepada Pemko Padang memberikan bantuan kepada warga yang belum tersentuh bantuan dengan anggaran dari APBD.
“Saat ini, kita baru membantu fasilitasi dari pemerintah pusat. Bantuan dari APBD Padang belum ada. Pemko mesti anggarkan dan salurkan ke penerima,” ujar kader PAN ini.
Ia mengatakan, warga yang tak masuk DTKS banyak tidak menerima bantuan. Ini perlu diperhatikan. Agar kesusahan tak lama dialami dan mereka bisa bertahan hidup. (tin/ade)
