Maksimalkan Pengelolaan Zakat, Baznas Kabupa­ten Sijunjung Dorong Bentuk UPZ di Setiap Nagari

SIJUNJUNG, METRO–Ketua Baznas Kabupa­ten Sijunjung H Hidaya­tullah Lc MA mendorong agar seluruh nagari di Kabupaten Sijunjung me­mi­liki Unit Pengumpul Za­kat (UPZ) yang berfungsi untuk memfasilitasi muza­ki dan masyarakat yang berada dilingkungan kena­ga­rian, serta sebagai pintu masuk pendistribusian dana ZIS (Zakat,Infaq dan Sodaqah) dari masyara­kat.

Hal itu disampaikan Hidayatullah dihadapan wali nagari dan anggota badan permusyawaratan nagari (BPN), perangkat nagari, ketua lembaga Nagari, PNS, PPPK dan THL serta para Muzaki  Nagari Buluh Kasok yang hadir pada sosialisasi zakat dan pembentukan UPZ di Kantor Wali Nagari Buluh Kasok, Senin (19/7).

Hidayatullah yang di­dam­pingi Kepala Pelak­sana Baznas Kabupaten Sijunjung M Muliadi, S.Pd menjelaskan bahwa Baz­nas merupakan lembaga pemerintah non struktral yang dibentuk berda­sar­kan UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan didukung dengan PP No.­14/2014 serta Peraturan Baznas, yang bertujuan memfasilitasi umat mus­lim dalam menunaikan kewajiban  zakat nya agar terkelola dengan baik dan mempunyai daya guna dalam upaya pengen­ta­san kemiskinan.

Pentingnya UPZ meru­pakan bagian dari Baznas yang berfungsi untuk mem­fasilitasi muzaki dan masyarakat yang berada dilingkungan kenagarian dan juga sebagai pintu masuk pendistribusian zakat kepada masyarakat yang tergolong mustahik untuk mendapatkan ban­tuan dari Baznas. “Jika kita tidak memiliki UPZ di na­gari, bagaimana cara kami akan membantu masya­rakat yang membutuhkan di nagari tersebut, apalagi ada warga yang tertimpa musibah bencana, dan yang membutuhkan,” ujar Hidayatullah.

Pembentukan UPZ su­dah diatur dalam regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia serta berda­sarkan surat edaran Bu­pati Sijunjung Nomor 451/465/kesra-2021 yang salah satu poinnya adalah me­nginstruksikan kepada Wali Nagari agar segera memfasilitasi pem­ben­tukan UPZ kenagarian dan menghimbau kepada mu­zaki dilingkungan nagari masing-masing untuk mem­bayarkan zakat melalui UPZ kenagarian.

“UPZ Kenagarian nan­tinya diharapkan melibat­kan berbagai pemangku kepentingan di nagari se­perti halnya BPN, ninik mamak, pengurus masjid dan lainnya, berperan sebagai pengurus se­hing­ga semuanya mempunyai peran dalam kegiatan U­PZ,” ucap Hidayatullah.

Pihaknya menar­ge­t­kan tahun ini pemben­tukan UPZ di seluruh n­a­gari hendaknya segera terbentuk, sehingga pa­da tahun selanjutnya bisa dilakukan pembe­nahan dan pembinaan kepada  UPZ yang ada. (ndo)