SAWAHAN, METRO–Komisi II DPRD Padang mendatangi PT Pelindo II Teluk Bayur. Kunjungan iu dalam rangka mempertanyakan program dan kontribusi BUMN itu bagi masyarakat terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang, Kamis (15/7).
Ketua Komisi II DPRD Padang, Yandri menyampaikan, pihaknya meminta penjelasan dan program PT Pelindo II Teluk Bayur terutama dalam menghadapi pemberlakukan PPKM Darurat di Padang sejak beberapa hari lalu.
“Kita tahu adanya keterbatasan kegiatan masyarakat, maka kita berharap perusahaan daerah dan Nasional di Kota Padang memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya
Ia mengimbau dan mendukung Pemko Padang, agar mendorong PT Pelindo II Teluk Bayur memberikan dan Dana CSR kepada masyarakat.
“Kita dapat informasi, Pelindo II Teluk Bayur ada peluang, karena PPKM ini tidak terencana, maka kita minta Pelindo II mengusulkan kembali bantuan ke Pelindo Pusat atau di Kementerian BUMN,” ujar Yandri.
HSSE Pelindo II Cabang Teluk Bayur, Ruskiwan mengatakan, pihaknya menerima masukan dari Pelindo II Teluk Bayur, agar memberikan perhatian kepada Kota Padang dan khususnya warga Kota Padang terdampak PPKM darurat.
“Kita sudah mensupport kegiatan Vaksin Covid-19 kepada masyarakat maritim di kawasan Pelindo II Teluk Bayur bekerjasama dengan Lantamal II Padang, Dinkes Kota Padang dan pihak terkait lainnya,” ujarnya
Sementara, Bagian Bina Lingkungan Iskandar Pelindo II Cabang Teluk Bayur mengatakan, Dana CSR justru Kementerian BUMN melalui Komisi VI anggota DPR RI Andre Rosiade dan Nevi Zuraina disalurkan sebahagian dana CSR Pelindo II tersedot di pusat.
“Kita saat juga menemukan kendala dalam sebagian program besar ada sebagian tertunda. Setahu kita angka Rp6 miliar per orang anggota DPR RI,” ujar Iskandar
Ditambahkannya, program Pelindo II Teluk Bayur tertunda dalam penyaluran CSR, pihaknya terus berupaya menyalurkan dana CSR seperti dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha tahun 2021.
“Kita sengaja salurkan CSR dalam bentuk 8 Ekor Sapi di Ring I Pelindo II Cabang Teluk Bayur kepada Masjid dan Mushala di Kota Padang disebar di 8 lokasi,” ujar Iskandar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Miswar Jambak mengatakan, sejarah BUMN dibentuk untuk menjangkau masyarakat, maka perlu BUMN memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Kita meminta harus ada pendapatan dari Pelindo II Teluk Bayur, maka kita minta ada pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan,” ujar Miswar Jambak.
Sekretaris Komisi II DPRD Boby Rustam, mempertanyakan apa kontribusi Pelindo II Teluk Bayur untuk masyarakat Kota Padang saat berlakunya PPKM darurat.
“Kita minta janganlah PPKM darurat dijadikan politik oleh sebagian oknum, karena ini merupakan pandemi semua merasakan kesulitan. Nah kita minta ada juga solusi kepada masyarakat Kota Padang dari Pelindo II Teluk Bayur
“Saya didatangi pedagang kecil didenda Rp 500 ribu, sementara pendapatan tidak sampai Rp200 ribu, maka dengan apa dibayar denda, mengadu masyarakat kepada saya,” tambahnya.
Menurut Boby, Pelindo II Teluk Bayur diminta memberikan perhatian kepada buruh. Apakah buruh- buruh sudah divaksin, karena buruh bersentuhan dengan orang asing. “Kita dapat informasi masih kurang dan tidak ada sosialisasi kepada buruh dalam pelaksanaan vaksin,” ujar Boby.
Wakil Ketua DPRD Ilham Maulana mengatakan, pihaknya meminta PT Pelindo II melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat pelabuhan. “Kita minta PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur menerapkan prokes kepada seluruh buruh dan jika sopir membawa CPO tidak melakukan vaksin, maka sopir truk diganti oleh karyawan Pelindo II Teluk Bayur untuk dibawa ke dalam pelabuhan,” ujar Ilham. (ade)
