PPKM Darurat Diberlakukan, Resepsi Pesta Pernikahan Ditiadakan di Kota Bukittinggi

BUKITTINGGI, METRO–Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Masya­rakat (PPKM) Darurat di Kota Bukittinggi diberlakukan, 12 -20 Juli 2021. Walikota Bukittinggi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.­360/244/BPBD-VII/ 2021 tentang Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PP­KM) Darurat di Kota Bukittinggi,  12 Juli 2021. Dalam SE yang ditujukan kepada Kepala SKPD di Lingku­ngan Pemko Bukittinggi, Camat se Kota Bukittinggi, Pelaku Usaha se Kota Bukittinggi, Pengurus Rumah Ibadah dan Masyarakat Kota Bukittinggi itu.

Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online. Kemudian pelaksanaan kegiatan perkantoran pada sektor non esensial (yang tidak berhubungan langsung de­ngan pelayanan publik kepada customer) diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Sementara pelaksa­na­an kegiatan pada sektor keuangan dan perbankan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen, staf untuk lokasi yang berkaitan de­ngan pelayanan kepada masyarakat. Serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan penyebaran informasi kepada masya­rakat, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen  staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen  staf de­ngan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, diberlakukan 25 persen,  maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan pelaksa­na­an kegiatan pelayanan kesehatan, tetap beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian, dengan ma­ne­rapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetap beroperasi 100 persen  staf tanpa ada penge­cualian dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara lebih ke­tat.

Demikian juga pelaksanaan kegiatan penanganan bencana tetap bero­perasi 100 persen  maksimal staf, hanya pada fasi­litas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masya­rakat. Sedangkan, untuk pelayanan administras per­kantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 per­sen  staf dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Terkait pelaksanaan ke­g­iatan logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan pe­nyediaan makanan dan minuman serta penunja­ngnya. Kemudian termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, kegiatan pe­nye­diaan pupuk dan petro­kimia, kegiatan penyediaan semen dan bahan ba­ngunan, kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik, kegiatan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), tetap beroperasi 100 persen  maksimal staf. Hanya pada fasilitas pro­duksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran gu­na mendukung ope­rasinal, diberlakukan maksimal 25 persen staf de­ngan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk supermarket, pa­sar tradisional/ pasar rak­yat (Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur, serta toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB. Tapi dengan kapasitas pengunjung 50 persen , dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (wa­rung makan, rumah makan, kafe, pedagang kak lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi ter­sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall/ pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan mem­batasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen  dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sedangkan fasilitas u­mum (area publik, taman umum, tempat wisata u­mum dan area publik lainnya) ditutup untuk sementara selama masa penerapan PPKM Darurat. Terkait kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramalan dan kerumunan) ditutup sementara selama masa penerapan PPKM Darurat. Penggunaan trans­­portasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan se­wa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian resepsi pemikahan ditiadakan sementara.

Bagi pelaku perjalanan domestik yang menggu­nakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wayah yang ditetapkan sebagai PPKM Darurat, me­nunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda tranportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. Sedangkan untuk sopir kendaraan logistic dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

*Terapkan Prokes 5 M

Selanjutnya Wako Erman Safar menegaskan, Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud da­lam edaran ini adalah pe­ne­rapan 5 M (menggu­na­kan masker dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas)

Bagi Aparatur Sipil Ne­gara (ASN) bak PNS, PPPK, maupun pegawal kontrak dan sejenisnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang melanggar Surat Edaran ini atau tidak mematuhi protokol kesehatan secara lebih ketat akan dikenakan sanksi tambahan sebagai­mana yang berlaku pada disiplin pegawai selain ketentuan yang disebutkan dalam edaran ini.

Bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administratif sampai de­ngan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, an­tara lain Perda Provinsi Sumbar No.6/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sementara bagi setiap orang dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran dalam rangka pengenda­lian wabah penyakit menular berdasarkan Pasal 212 hingga Pasal 218 KUHP, UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.6/2018 tentang Kekaranti­naan Kesehatan dan Perda Provinsi Sumbar No.6 /2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Selanjutnya dengan di­ter­bitkannya Surat Edaran (SE) ini, maka SE Walikota Bukittingg No.360/240/Covid-19-k/VI/2021 tentang Pe­ngetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Ma­syarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (pry)