PADANG, METRO–Data sementara Tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Baso, Rabu pagi (7/7), masyarakat Provinsi Sumbar terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 mencapai 716 orang.
Jumlah tersebut hasil dari total sample terperiksa sebanyak 2.981 atau positivity rate 29,63 %, dan yang tertinggi dalam sejarah pandemi Covid-19 yang terjadi di Sumbar.
“Sekarang yang positif itu capai 716 orang. Belum pernah kita segitu,” ungkap Penanggungjawab Tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand, Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc di sela-sela rapat pelaksanaan PPKM untuk menekan peningkatan Covid-19 di Sumbar, Rabu (7/7) di Auditorium Gubernuran.
Dengan kondisi ini, dr Andani mengingatkan, agar Sumbar waspada terhadap kemungkinan ledakan kasus positif Covid-19. “Semua kepala daerah harus fokus dengan kondisi sekarang,” tegas dr Andani, saat mengikuti rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy.
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, jajaran OPD di lingkup Pemprov Sumbar serta Forkopimda Sumbar dan juga mengikutsertakan empat wali kota yang daerahnya memberlakukan PPKM mikro, melalui zoom metting. Empat wali kota tersebut yakni, Wali Kota Padang, Hendri Septa, Wali Kota Bukittinggi, Erman Syafar, Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran dan Wali Kota Solok, Zul Elfian.
Diungkapkan dr Andani, saat ini tracing dan testing di Sumbar mengalami penurunan. “Indikator positivity rate di bawah 10 persen, sekitar enam hingga delapan persen. Sekarang baru 2,8 persen. Kontak tracing idealnya 10 sampai 15 persen, kita baru sekitar 3 atau 4 persen. Jauh kan? Isolasi mandiri maksimal 20 persen, sekarang isolasi mandiri kita lebih dari 20 persen, bahkan bisa 70 persen,” ungkapnya.
Dengan turunnya tracing, testing dan meningkatnya isolasi mandiri, diakui dr Andani, saat ini pengendalian Covid-19 yang dilakukan tidak bagus. “Testing dan tracing turun, isolasi mandiri banyak, kepatuhan masyarakat jelek. Pesta baralek masih ada. Baralek boleh tapi tidak boleh makan di lokasi pesta. Rumah makan boleh buka, tapi syaratnya ada protokol kesehatan (prokes). Kalau tidak prokes didenda dan dihukum. Ini yang tidak jalan,” ungkapnya.
Dr Andani juga mengingatkan, meski harus waspada, namun dirinya tidak berharap adanya pengetatan, karena dampaknya membunuh ekonomi masyarakat. Pengetatan menurutnya, harus jadi jurus terakhir saat tidak siap dari awal melakukan proses pengendalian Covid-19. “Saya ingin Sumbar jadi contoh pengendalian pandemi. Jangan parah dulu baru ribut,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, di beberapa pemerintah kabupaten kota, sudah menyikapi terkait kondisi perkembangan kasus Covid-19 hari ini. Mereka menyikapi melaksanakan sejumlah langkah dan kordinasi. Di antara mereka juga sudah menindaklanjuti apa yang diperintahkan Mendagri dalam instruksinya terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.
“Di antara langkah yang diambil, penanganan pada skala mikro. Instruksinya ada desa, kelurahan, nagari hingga RT. Di tingkat RT seperti yang ada di Kota Padang dengan hadirnya Kongsi Covid-19,” ungkapnya.
Untuk isolasi mandiri di tinggak desa, nagari maksimal ada 20 persen dan disediakan fasilitasnya di tingkat nagari dan kabupaten kota. Mahyeldi menambahkan, ketika tracing dan testing ditingkatkan. Ada pemerintah kota, kabupaten dan nagari yang memfasilitasi ketersediaan tempat untuk penanganannya.
“Kita tingkatkan testing dan tracing. Kemudian menerapkan disiplin penerapan protkol kesehatan (prokes) di semua lini dengan mematuhi peraturan daerah di masing masing daerah. Di tingkat nagari perlu penekanan. Ketika testing dan tracing dimaksimalkan akan ada peningkatan angka positif Covid-19. Maka, 20 persen nantinya yang akan isolasi mandiri, selebihnya isolasi di nagari dan kabupaten,” tegasnya.
Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Arief Gajah Mada, S.E.,M.M mengatakan, empat kota di Sumbar, yakni Kota Padang, Padang Panjang, Solok dan Bukittinggi dilaksanakan pengengatan melalui PPKM Mikro karena kasus Covid-19 di daerah tersebut naik pada level empat.
“Empat kota yang naik ke level empat. Satgas Covid-19 Provinsi Sumbar merasa terpukul dengan kondisi ini. Pengetatan yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal selama ini. Perlu ada penanganan khusus untuk tempat keramaian dalam menerapkan prokes. PPKM mikro diperketat di empat kota ini, dilaksanakan sesuai aturan.
Tingginya angka positif Covid-19 karena lemahnya penerapan prokes Covid-19. Seperti di Kota Padang, lemahnya prokes tergambarkan dari peristiwa yang sempat viral di Rumah Makan Bebek Sawah. Emak-emak yang memvideokan kondisi di Rumah Makan Bebek Sawah tersebut merupakan Perantau asal Padang yang pulang ke Padang karena terjadinya lockdown di DKI Jakarta.
“Dengan kondisi ini, kita harus peduli dan responsif. Tempat yang menimbulkan keramaian yang tinggi dan massif perlu ditangani secara sinergitas. Satgas yang memiliki peran masing-masing harus bertanggungjawab mendisiplinkan penerapan prokes di tengah masyarakat,” tegasnya. (fan)
