POLIKO, METRO–Meski mendapat tudingan dari DPRD Limapuluh Kota, yang menilai Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dianggap seenaknya mencaplok tapal batas wilayah antara dua daerah, Riza Falepi menyampaikan dari hasil analisanya sebenarnya masalah batas ini dari awal kurang terlihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, terutama eksekutif, sementara legislatifnya sangat bersemangat.
“Akibatnya ketika hasilnya tidak sesuai wajar anggota DPRD marah, ya cuman marahnya salah alamat. Tetapi saat diputuskan, waktu itu perwakilan Pemkab tidak ada, sementara sudah disepakati di tingkat pusat di Kementerian Dalam Negeri, bahwa yang tidak datang ke Jakarta dianggap menyetujui draft rancangan keputusan batas wilayah tersebut yang sebelumnya sudah dibahas,” ungkap Riza kepada media, Senin (5/7).
Riza mengaku heran, kenapa Pemko Payakumbuh yang menjadi kambing hitam oleh pihak Pemkab Limapulub Kota atas keputusan kementerian tersebut?. Sementara urusan ini dinilainya akibat tidak tampak keseriusan eksekutif Limapuluh Kota dengan urusan vital bagi daerah ini.
“Salah tempat anggota DPRDnya marah, kalau mau marah, silahkan ke eksekutifnya Limapuluh Kota dong. Jangan pula kami di Pemko yang dikambing hitamkan. Sementara, mengenai batas wilayah sudah lebih dari 10 tahun, jadwalnya harus selesai tahun ini. Sudah menjadi tekad pemerintah pusat,” kata Riza.
Dipenghujung wawancara, kritik pedas dilontarkan Riza kepada pihak Pemkab Limapuluh Kota. Menurutnya standar kinerja kawan kawan di liko harus lebih diperbaiki, sehingga setiap masalah tidak mencuat dan kemudian dicari kambing hitam.
“Tapi saya tidak mau dituding macam-macam, saya sarankan agar cek dulu saat pembahasan perbatasan di mana tim Kabupaten Limapuluh Kota?. Dimana bupatinya ketika diputuskan?. Wajar ketika sudah diputuskan merasa tidak puas, buah dari ketidakseriusan berurusan,” pungkas Riza. (uus)
