SOLOK, METRO-Beredarnya video tentang Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra yang disebut memiliki Kepala Staf Ketua (KSK) dan memotong uang kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD cukup masif beberapa hari terakhir. Video itu bahkan juga diunggah di sejumlah Whats App Group (WAG) yang diisi oleh para pejabat dan orang penting di Sumbar.
Bahkan, orang yang awalnya mengunggah itu diduga adalah Bupati Solok Epyardi Asda yang suaranya juga diduga terdengar pada dua video yang berdurasi masing-masing tak sampai lima menit itu. Video direkam saat pertemuan Bupati Epyardi dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Solok lintas fraksi.
Merasa kurang nyaman dengan beredarnya informasi yang melibatkan anggota Fraksi Partai Gerindra Septrismen dan Dodi Hendra itu, Ketua Fraksi Hafni Hafiz memberikan klarifikasinya, Senin (5/7) kepada media ini. Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok ini berharap disiarkan dan tidak jadi polemi lagi di tengah-tengah warga.
“Sekaitan dengan beredar dan viralnya video tentang Ketua DPRD Solok Dodi Hendra, kami merasa perlu meluruskan. Pertama, adanya statement tentang pengangkatan dan pemberhentian saudara Septrismen selaku Kepala Staf Ketua (KSK) oleh ketua DPRD. Perlu saya jelaskan, dalam konstitusi dan regulasi yang ada, bahwa DPRD tidak mengenal yg namanya KSK, bagaimana mugkin ada KSK, sementara regulasi tidak mengakomodirnya?” kata Hafni.
Kedua, katanya, terkait tuduhan pemotongan dana perjalanan dinas anggota DPRD sesuai dengan statement Septrismen dalam video, maka dalam kapasitas ketua fraksi dia telah langsung mengklarifikasinya. “Saya sudah rapat fraksi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, dan sudah mengklarifikasinya kepada ketua DPRD dan Septrismen dan sudah diselesaikan,” katanya.
Hasilnya, semua sudah baikan dan tidak mempermasalahkan lagi video tersebut. Bahkan, dia juga segera melaporkan kepada Ketau DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Sekretaris DPD Evy Yandri Rajo Budiman. “Seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solok tetap tunduk, patuh dan loyal terhadap partai dan instruksi partai. Salam demokrasi,” katanya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Dodi Hendra mengaku kaget dengan beredarnya video tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Septrismen itu tidak betul. “Soal kepala staf itu cuma bercandaan kami di Fraksi Gerindra agar cair. Jadi, apa yang disampaikan di video itu tidak benar adanya. Mana mungkin ada jabatan yang tidak diatur dalam peraturan resmi,” kata Sekretaris PD Satria Sumbar ini.
Terkait dengan tudingan pemotongan uang kunker, Dodi membantah keras. Dia mengaku tak pernah memotong dana kunker siapapun, apalagi dana itu masuk langsung ke rekening masing-masing anggota DPRD. “Saya sudah datangi Sekretariat DPRD dan ternyata tidak ada pemotongan. Kalau anggota DPRD membayar ke Sekretariat, itu karena adanya biaya atau utang piutang saja. Saya sebagai ketua DPRD tak ikut-ikut,” kata Dodi Hendra. (r)
