Pandangan Umum Terhadap Ranperda Kota Sawah­lunto LPj APBD 2020, Fraksi DPRD Sorot Belanja Daerah

SAWAHLUNTO, METRO–Fraksi PAN, Golkar dan PDI-P dalam pandangan umum terhadap Ran­ca­ngan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Sawah­lunto tentang Laporan Pertanggungjawaban Pe­lak­sanaan (LPP) Ang­ga­ran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (APBD) Tahun Anggaran 2020, Jumat (2/7). Dalam sidang paripurna DPRD ini fraksi PAN, Golkar, PDI-P me­nyo­roti beberapa hal yang terkait Belanja Da­erah tahun 2020 dan transfer pada awalnya diang­garkan Rp. 607.599.­970.­457,65 terealisasi sebesar Rp. 544.263.658.204,79 atau 89,58 %. Secara umum berarti anggaran yang tidak bisa dialokasikan sebesar Rp. 63.336.­312.­252,86 atau sebesar 18,42 %.

Ada beberapa Dinas/OPD yang tidak mema­k­simalkan anggaran yang tersedia. Untuk Dinas Pen­­­didikan memperoleh anggaran yakni sebesar Rp.118.259.517,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.­1­88.242.814,00. Untuk men­­­capai tujuan program ker­ja dalam ang­garan tahun 2020 dan me­rupakan OPD yang me­miliki anggaran paling besar, situasi pan­demi Covid 19 sangat mem­pengaruhi cara dan sistim belajar dari anak-anak didik pada saat se­karang. Sehingga perlu langkah dan upaya yang dapat membantu serta mem­permudah proses belajar dapat terlaksana dengan baik serta aman.

Dinas Kesehatan me­nga­lami penurunan dalam hal pendapatan pada AP­BD tahun 2020 dari target sebesar Rp 4.153.738.­680­,00. Dengan capaian 92,90 persen. Sedangkan dalam realisasi belanja langsung belum terlihat begitu mak­simal, hanya terealisasi sebesar 89,85 persen pa­dahal OPD ini memiliki tugas yang cukup besar terutama dalam hal meng­hentikan penyebaran per­kem­bangan virus Covid 19.

Dinas Kesatuan Bang­sa, Politik dan Penang­gulangan Bencana Dae­rah. Dana yang dialo­kasikan sebesar Rp17.­490.­357.050,00 realisasi hanya sebesar Rp. 6.026.­892.488, 00 atau 34,46 per­sen. Ketidakmaksimalan pemanfaatan dana terse­but juga terlihat jelas dari anggaran belanja lang­sung yang dianggarkan sebesar Rp. 14.770.­779.­125,00. Terealisir sebesar Rp 3.369.766.494,00 atau 22,81 persen. Padahal se­pan­jang tahun 2020 terjadi secara global bencana non alam Pandemi Covid 19 termasuk di Kota Sa­wahlunto idealnya dana yang cukup besar tersebut harusnya dapat terman­faatkan dengan baik dan maksimalkan.

Dinas Pariwisata, Pe­muda dan Olahraga dinilai kurang serius dalam mem­bangun, mengelola dan merawat objek wisata yang ada dengan alasan keter­batasan anggaran, musi­bah, yang baru terja­di di objek wisata baru-baru ini secara tidak langsung adalah dampak dari dina­mika tersebut. Termasuk Pengelolaan Taman Satwa Kandi yang diambil alih dari PT.WWS. ide awalnya agar tidak kesulitan dalam pendanaan untuk biaya operasional karena akan teranggarkan tiap tahun pada APBD, ternyata saat ini kondisinya tidak lebih baik dari kondisi sebe­lumnya, hampir seluruh objek wisata mengalami kondisi tersebut.

Fraksi PAN, Golkar dan PDI-P juga menyinggung pihak Pemko agar menyi­kapi persoalan musibah terhadap pengunjung ob­jek wisata camping ground baru-baru ini. Kebijakan apa yang dilakukan ten­tang pertanggungjawaban terhadap korban dimana pihak keluarga masih trau­ma dan merasa kehila­ngan.

Termasuk dengan pen­di­rian program studi diluar kampus utama de­ngan pihak UNP perlu dukungan semua pihak, pihak Pemko harus menyikapi per­ma­salahan dikemudian hari harus ada kejelasan ten­tang status asset yang akan dibangun melalui APBD Kota Sawahlunto.

Pemanfaat bangunan gedung songket yang ada di Kecamatan Silungkang sudah lama diwacanakan, namun sampai saat se­karang ini kami belum melihat upaya untuk me­nindaklanjutinya. (pin)