Tidak Mau Divaksin, ASN dan Tenaga Jasa Perorangan Terancam Disanksi di Pemerintahan Kota Pa­ya­kumbuh

POLIKO, METRO–Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK serta Tenaga Jasa Perorangan di Pemerintahan Kota Pa­ya­kumbuh yang tidak mau ikut di vaksin Covid-19 terancam di sanksi. Mulai dari penundaan pemba­yaran penghasilan selama Satu Bulan untuk ASN sampai pemberhentian untuk PPPK dan Tenaga Jasa Perorangan.

“Bagi ASN yang tidak mau divaksin maka akan ada sanksi berupa penun­daan pembayaran peng­hasilan selama Satu Bulan. Dan untuk PPPK atau Te­naga Jasa Perorangan jika perlu kita berhentikan. Karena tidak mau mendu­kung dan melaksanakan program pemerintah,” ungkap Sekdako Paya­kum­buh, Rida Ananda, akhir pekan kemarin ke­pada wartawan di Balai Kota Payakumbuh.

Disampaikan Rida A­nan­da, sanksi bagi ASN dan PPPK serta Tenaga Jasa Perorangan itu sudah diberlakukan terhitung sejak 1 Juli 2021 lalu. Se­hingga, ASN dan PPPK serta Tenaga Jasa Pero­rangan yang tidak mau ikut vaksin siap-siap di­sanksi. Meski, dikatakan sekda, pihaknya masih terus berupaya melaku­kan pendekatan secara persuasif agar ASN dan PPPK serta Tenaga Jasa Perorangan mau untuk divaksin.

Menurut Sekda sam­pai saat itu untuk ASN dan PPPK serta Tenaga Jasa Perorangan yang sudah divaksin dilingkungan Pem­ko Payakumbuh sudah mencapai 70 peren. Sisa­nya, dikatakan Rida Anan­da, ada yang terkendala karena penyakit bawaan namun juga ada beberapa orang yang belum mau divaksin dengan alasan takut disuntik dan seba­gainya.

“Sampai saat ini ca­paian vaksin kepada Apa­ratur Sipil Negara di Pem­ko Payakumbuh sudah mencapai 70 persen. Dan memang ada yang terken­dala tidak bida divaksin karena sakit dan ada juga memang beberapa orang yang tidak mau divaksin apakah karena takut di­suntik atau bagaimana,” ucapnya.

Menanggapi terkait diberlakukannya sanksi kepada ASN dan PPPK serta Tenaga Jasa Pero­rangan, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faindal, menyebut harus sesuai dengan aturan atau payung hukum yang ada. “Kalau ada payung hu­kum­nya tidak masalah. Tetapi kalau tidak, tentu perlu pertimbangan yang lebih bijak,” harap politisi Demokrat Payakumbuh ini.

Dia menyebut, terkait vaksin memang me­nyang­kut adanya pendemi C­o­vid-19 yang telah mewa­bah diseluruh Dunia tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah mulai dari penerapan Prokes hingga vaksin. “Vaksin itu me­nyangkut pendemi covid-19. Dan pemerintah sudah menyediakan vaksin. Ter­kait sanksi perlu ada atu­ran yang mengatur,” se­butnya. (uus)