Kejati Sumbar Usut Dugaan Penyimpangan Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Sicincin, Aset Pemkab Dibayar ke Perorangan, 6 Pejabat sudah Diperiksa

PADANG, METRO–Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Kejati Sumbar) tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi untuk lahan proyek tol Padang-Sicincin dengan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Hal ini diungkapkan Ke­pala Kejaksaan Tinggi (Ka­jati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono yang didam­pingi Wakajati Sumbar Yusron, Asipidsus Suyanto, Asisten Intelijen Teguh Wibowo usai meresmikan media center di Kantor Kejati Sumbar, Senin (28/6).

“Memang, saat ini kami tengah melakukan penyi­dikan kasus dugaan pe­nyimpangan pembayaran ganti rugi lahan untuk pem­bangunan tol Padang-Si­cincin. Penyimpangan pem­bayaran ganti tugi itu senilai Rp30 miliar,” ung­kap Anwarudin Sulistiyono yang juga Mantan Wa­kajati  Jawa Timur ini.

Dijelaskan Anwarudin Sulistiyono, pembebasan lahan proyek tol tersebut, negara membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak pem­bangunan. Hanya saja di kawasan Taman Kehati Parit Malintang itu dite­mukan indikasi bahwa pe­nerima ganti rugi bukanlah yang berhak.

 “Lahan Taman Kehati Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman meru­pakan aset Pemkab Pa­dangpariaman, akan tetapi yang menerima ganti rugi bukan peme­rintah Padang­pariaman melainkan orang pero­ra­ngan.” terangnya.

Anwarudin menje­las­kan dugaan penyim­pangan pem­bayaran ganti rugi itu berawal dari penyelidikan dan operasi intelijen yang dilakukan oleh Kejari Paria­man dan penyidikannya dila­kukan oleh Kejati Sum­bar.

“Setelah proses pe­nye­lidikan rampung dan d­iperoleh bukti permulaan yang cukup, maka proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada 22 Juni 2021 nanti,” ungkapnya.

6 Pejabat Diperiksa

Anwarudin menegas­kan, dalam proses penyi­dikan, pihaknya telah mela­kukan pemeriksaan terha­dap enam orang pejabat di Pemkab Padangpariaman. Keenamnya pejabat ter­sebut adalah mereka yang berkaitan dengan proses ganti rugi lahan, namun ia belum bisa menyebutkan identitas para saksi ter­sebut.

“Hari ini (kemarin red) ada enam pejabat yang kami periksa dalam kasus dugaan penyimpangan gan­ti rugi lahan tol. ara saksi diperiksa untuk di­min­tai keterangan di Kan­tor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, Kota Pa­dang,” ungkap Anwarudin.

Disisi lain Anwarudin menegaskan, penyidikan yang tengah dilakukan saat ini murni kepada pemba­yaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol. Sehingga tidak akan berdampak pada pe­ngerjaan proyek tol, apa­lagi menghambat penger­jaan.

“Perkara ini tidak akan berdampak pada penger­jaan proyek tol. Apalagi menghambat, Pemro­sesan ini bagian dari upaya kejak­saan dalam mendukung proyek tol sebagai Proyek Strategis Nasional ( PSN). Kami ingatkan jangan sam­pai ada pihak tak bertang­gung jawab yang mengam­bil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan ne­gara. Kejaksaan sendiri,” ujarnya.

Ia memastikan proyek pengerjaan proyek strate­gis negara ( PSN) jalan tol akan tetap berjalan.

“Kita melakukan pen­dampingan terhadap pro­yek pembangunan jalan tol tersebut. Alhamdulillah kita melakukan pendam­pingan progres pemebe­basan tanahnya relatif ini lebih baik, per Januari 2021 baru 17 persen, untuk ruas Padang- Sicincin dan per Juli ini sudah 45 persen lebih.  Akan tetapi yang menyimpang-menyim­pang harus kita lakukan penegakan hukum,” pung­kasnya. (hen)