JAKARTA, METRO – Relawan nasional gerakan 2019GantiPresiden secara resmi mendeklarasikan gerakannya dengan membacakan “Aspirasi Nasional.” Aspirasi ini dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, yang juga diklaim sebagai pelopor gerakan #2019GantiPresiden.
Sekitar pukul 09.50 WIB, inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera membacakan deklarasi tersebut di hadapan ratusan relawan. Berikut kutipan aspirasi yang dibacakan secara serentak itu:
Katanya, Gerakan #2019GantiPresiden merujuk lima sila dalam Pancasila. “Nomor satu, Ketuhanan YME, orang beriman tidak takut dengan manusia, kita hanya takut kepada Allah SWT,” ujar Mardani Ali Sera saat deklarasi di depan Monas, Jakarta Pusat.
Ia berkeyakinan bahwa gerakan yang dicanangkannya ini benar dan dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya ke sila kedua, Mardani menyebut rakyat sudah lelah dengan presiden yang sibuk pencitraan dan tidak mau menurunkan harga sembako.
Di sila ketiga, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden terbuka bagi siapapun dan tidak memandang suku, agama dan rasnya.
”Kita semua bersaudara dan kita ingin negara dipimpin oleh presiden yang kompatibel,” lantangnya di hadapan massa relawan #2019GantiPresiden.
Kemudian terkait dengan sila keempat, ia menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan hasil musyawarah mufakat dari para ulama dan pakar. Mereka satu suara bahwa 2019 harus ganti presiden secara konstitusional lewat Pemilu.
Terakhir sila kelima, Mardani menegaskan bahwa Indoensia di bawah kepemimpinan Jokowi gagal total mewujudkan keadilan sosial.”Kita punya problem besar dalam memaksa negara hadir untuk kesejahteraan rakyat. Keadilan belum ada, makanya kita ingin 2019 ganti presiden,” tegasnya. Acara deklarasi ini juga dihadiri Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman dan aktivis Alumni 212, Neno Warisman.
Pendidikan Politik
Mardani Ali Sera mengatakan, deklarasi hari ini fokus pendidikan politik. “Gerakan ini tidak bicara calon presiden, itu semua diserahkan kepada proses politik fokus gerakan pressure group menjadi pendidikan politik agar negeri ini tahu bahwa teriak bicara usaha ganti presiden legal sah konstitusional selama dilaksanakan dalam Pilpres 17 April 2019,” ujar Mardani.
Namun, lanjut Mardani, tidak menutup kemungkinan sikap mereka berbalik mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Tapi dengan catatan, Jokowi mau berubah sesuai keinginan para pendukung gerakan #2019GantiPresiden. “Kami akan tentukan sikap 4 sampai 10 Agustus 2018,” tukasnya. (jpnn)
