AGAM, METRO–Fraksi partai Gerindra sampaikan Padangan umum terhadap Nota Bupati Agam atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD 2021 . Dalam padangan umumnya Fraksi Gerindra yang dibacakan Rinal Wahyu menyampaikan, 10 Poin penting yang disampaikan Fraksi Gerindra di DPRD Agam terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026.
Kemudian Fraksi Gerindra menyambut baik atas disampaikannya Nota Bupati atas Ranperda tentang RPJMD Agam 2021-2026 . Hal ini selain sesuai dengan permintaan peraturan perundang-undangan, juga merupakan pedoman arah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Agam 5 tahun ke depan.
Secara gagasan dan konsepsi, Nota Bupati atas Ranperda tentang RPJMD yang telah disampaikan ini sangatlah baik. Dan tentu merupakan tujuan yang diharapkan masyarakat Agam. “Namun demikian, keindahan konsep gagasan dan pemikiran dalam RPJMD ini perlu dirasionalisasi dengan kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Agam. Sehingga RPJMD yang sejatinya adalah perwujudan dari visi dan misi kepala daerah bisa direalisasikan secara maksimal selama periode jabatan ini,” ujar Rinal Wahyu.
Dalam penjabaran tentang kata kunci visi Agam Maju, Fraksi Gerindra mengapresiasi tentang keinginan kepala daerah yang dituangkan dalam pemaknaan Agam Maju di RPJMD ini. Fraksi Gerindra dalam hal ini ingin menyampaikan, bahwa kondisi Kabupaten Agam sudah dan sedang berproses ke arah yang lebih baik sejak sepuluh tahun terakhir.
“Hal ini ditandai dengan ditingkatkannya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir. Sehingga hampir seluruh kecamatan telah memiliki Kantor Camat dan Puskesmas yang layak. Dua hal ini merupakan salah satu pelayanan dasar kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan,” kata Rinal Wahyu.
Di samping itu peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pelayanan ini kita sadari belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu Fraksi Gerindra mengusulkan salah satu fokus Agam Maju ke depan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang pelayanan publik, sehingga kualitas dan standar pelayanan masyarakat di kecamatan dan puskesmas juga meningkat dan semakin baik.
Rinaldi menjelaskan, Kabupaten Agam memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup besar dan tersebar mulai di wilayah perkotaan hingga beberapa daerah yang masih susah diakses. Baik akses di bidang pendidikan, apalagi akses pada kesehatan. Untuk itu Fraksi Gerindra mengusulkan Pemkab Agam meningkatkan status puskesmas di beberapa kecamatan menjadi rumah sakit tipe D. Dan menyiapkan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan seperti penambahan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini ditujukan agar Agam Maju ini juga bisa dirasakan masyarakat dalam pelayanan kesehatan hingga pelosok-pelosok nagari di Agam.
“Dalam pemaknaan kata kunci masyarakat sejahtera, Fraksi Gerindra memandang variabel yang menjadi tolak ukur pencapaian visi ini amat baik. Semoga variabel-variabel ini bisa terpenuhi selama masa jabatan kepala daerah atau selama 5 tahun RPJMD ini berlaku.
Menyikapi Misi I, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani. Untuk terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, Fraksi Gerindra mengusulkan agar Pemkab Agam melakukan pembenahan yang fundamental pada bidang pelayanan administrasi dan data kependudukan.
Hal ini sudah menjadi rahasia publik di tengah masyarakat, bahwa selama ini masyarakat selalu kesulitan dalam mengurus administrasi data kependudukannya. Apalagi dengan jarak yang membentang dari sudut Kecamatan Baso ke Lubuk Basung. Bahwa telah dibukanya pelayanan administrasi kependudukan di Belakang Balok adalah benar adanya, namun temuan di lapangan pelayanan di belakang balok pun belum maksimal.
Fraksi Gerindra memaklumi kekurangan-kekurangan alat dan SDM pada bidang ini. Untuk itulah diusulkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan ini perlu kiranya menjadi prioritas utama kepala daerah ke depan. Bahkan sekiranya Pemkab Agam berkenan menempatkan pelayanan administrasi kependudukan ini bisa dilaksanakan di kantor wali nagari saja. Sehingga masyarakat benar-benar mudah mendapatkan akses pelayanan administrasi kependudukannya.
“Pada pada misi II, demi meningkatnya produksi usaha pertanian dan industri pengolahan, pemerintah daerah perlu menciptakan regulasi khusus tentang ini, dimana diatur bagaimana bentuk peran pemkab dalam mewujudkan misi ini. Sehingga semua berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rinal Wahyu.
Ditambahkan, selain itu sesuai dengan tujuan Misi II terkait meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah, Fraksi Gerindra meminta pemkab mengevaluasi terlebih dahulu peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang penerimaan daerah. Sehingga sektor pariwisata yang cukup banyak di Agam ini bisa berkontibusi pada perekonomian daerah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyikapi tujuan Misi II tentang meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan, Fraksi Gerindra mendukung tujuan ini. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta pemkab tetap bekonsentrasi pada pembangunan infrastruktur di daerah – daerah terluar Agam seperti Palupuah, Palembayan, Malalak, Tanjung Mutiara dan sebagainya.
Sehingga meningkatnya konektivitas antar wilayah terluar ini dapat mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera sesuai harapan RPJMD ini. Mengingat dalam RPJMD ini terdapat misi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang dan mitigasi bencana. Fraksi Gerimdra menyarankan kepada Pemkab Agam agar membangun shelter untuk mitigasi bencana potensi letusan marapi.
Selain itu normalisasi sungai-sungai yang merupakan jalur galodo atau banjir bandang dan juga membangun sarana jalur evakuasi tsunami serta shelter perlindungannya. Karena Agam memiliki daerah dengan bermacam potensi bencana alam. Selain itu juga perlu digencarkan sosialisasi dan pendidikan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui forum paripurna ini menyampaikan perlu kiranya pemkab menata kembali aturan-aturan hukum di daerah yang sudah bertentangan atau sudah tidak relevan lagi dengan aturan hukum di atasnya. “Baik karena perubahan UU atau lahirnya UU baru seperti UU Cipta Kerja yang memperbarui banyak sisi aturan hukum di negara kita. Meninjau kembali Perda ataupun Perbup yang telah ada agar dapat saling mendukung dengan Ranperda RPJMD ini. (pry)
