PADANG, METRO–Pada kesempatan rapat kordinasi secara virtual, Jumat (18/6), Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan pengembangan industri produk pertanian di Sumbar, kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
“Pada RPJMD 2021-2026, Pemprov Sumbar akan fokus pada bidang pertanian secara luas, pariwisata dan pendidikan. Kami berharap dukungan terutama untuk pengembangan industri produk pertanian,” kata Mahyeldi Ansharullah saat Rapat Koordinasi tentang Peta Peluang Investasi yang siap ditawarkan pada 2021 secara virtual di Ruang Rapat Gubernur.
Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran 10 persen khusus untuk pertanian. Hal itu dilakukan karena 57 persen penduduk Sumbar berprofesi sebagai petani dan 24 persen pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari sektor pertanian.
Namun, hal itu masih belum cukup. Perlu dukungan yang lebih besar agar potensi yang tersedia bisa terus berkembang dan menyerap tenaga kerja di daerah. “Potensi yang sangat mungkin untuk dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa, kopi arabika, gambir dan kakao,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi Ansharullah mengatakan, bahan baku untuk tiga komoditas ini tersedia melimpah karena didukung luas lahan yang sangat besar. “Dukungan penyusunan feasibility study (studi kelayakan) untuk empat potensi ini akan mampu menggerakkan perekonomian di Sumbar,” katanya.
Menanggapi permintaan Gubernur Sumbar tersebut, Bahlil Lahadalia langsung meminta deputi di kementeriannya, untuk mencatat dan menindaklanjuti.
“Industri kelapa, gambir, kakao dan kopi ini langsung menampung menampung hasil pertanian dari masyarakat. Karena itu perlu dukungan. Siapkan feasibility study dan carikan investor,” katanya.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi, memang menjadi target. Tapi hal itu tidak akan banyak artinya jika tidak merata. Jadi investasi yang didukung tidak hanya yang besar, tetapi juga UMKM yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Investasi itu harus ada multiplier effect-nya pada UMKM dan masyarakat juga.
Bahlil Lahadalia bahkan langsung mengagendakan untuk datang ke Provinsi Sumbar pada 26 Juni 2021 untuk menggelar rapat koordinasi tentang investasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan, rapat koordinasi yang digelar adalah awal penyusunan peta peluang investasi proyek strategis yg akan ditawarkan pada 2021.
“Ini arahan Presiden pada Menteri untuk menyiapkan informasi komprehensif tentang peluang investasi di daerah untuk ditawarkan pada investor potensial.Kemudahan ini akan memudahkan investor mengambil keputusan menanamkan investasi di Indonesia,” katanya.
Outputnya berbentuk profil proyek feasibility study, infografis, informasi proyek berbasis partial untuk ditampilkan di web, hingga bisa diakses publik.
Tahun 2021 akan disiapkan 25 peluang investasi yang tersebar pada 20 provinsi. Sektornya di antaranya pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintekrasi serta kawasan penunjangnya.
Ia mengatakan pada 2020 ada 23 proyek di 16 provinsi yang disediakan dengan anggaran sekitar Rp80 Miliar. Dengan anggaran itu total nilai investasinya bisa mencapai 102,7 triliun. Diharapkan tahun ini akan bisa lebih besar lagi.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, pihaknya segera mengusulkan pembuatan feasibility study terkait industri pengolahan kelapa, kopi arabika, gambir dan kakao, sesuai dengan alokasi dana yang disiapkan Kementerian Investasi/BKPM.
“Kenapa komoditi itu yang kita usulkan. Karena di Sumbar potensi kelapa, kopi, kakao dan gambir sangat memungkinkan dikembangkan dengan membangun industri pengolahannya,” jelasnya.
Maswar Dedi optimis melihat kesiapan daerah yang bisa menjamin investasi dapat berjalan aman. Termasuk juga terkait penyediaan lahan. Misalnya, industri pengolahan kelapa di kawasan Kabupaten Padangpariaman, karena daerah tersebut menjadi sentral terbesar kelapa di Sumbar. Semuanya tentunya tergatung kajian studi kelayakan yang nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM,” pungkasnya.
Maswar Dedi menyebutkan, realisasi investasi di Provinsi Sumbar periode Januari-Maret 2021 mencapai 31,59 persen. Dengan nominal Rp1,5 triliun dari target Rp4,7 triliun, atau setara 48,07 persen.
Jumlah itu dengan rincian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 1,4 triliun dari target Rp2,9 triliun. Ditambah dengan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 5,8 juta dolar dari targer 135 juta dolar, atau 4,32 persen.
Dari jumlah tersebut, ternyata investasi di sektor primer, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan masih minim. Yakni, senilai Rp31,4 miliar. Angkah itu yakni sektor perkebunan Rp26,3 miliar dan pertambangan senilai Rp5,1 miliar.
Investasi cukup besar yakni pada sektor sekunder, yakni perindustrian. Disektor ini investasi di Sumbar hingga Maret mencapai Rp521,5 miliar. Sedangkan investasi terbesar pada sekto tersier. Seperti, listrik, gas dan air. Kontruksi, perdagangan dan reparasi. Di sektor ini investasi sudah mencapai Rp865 miliar lebih. “Mudah-mudahan dukungan pemerintah pusat dapat mendorong investasi kita disektor perkebunan dan pertanian,”sebutnya. (fan/adv)
