PADANG, METRO–Polda Sumbar siap mendukung dan mengawal percepatan proses pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Bahkan, jika ada aksi premanisme, pungli dan mafia tanah yang menjadi penghalang pembangunan jalan tol tersebut, akan ditindak tegas.
Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto mengatakan, pihaknya ikut membahas terkait pembebasan lahan untuk jalan tol yang dinilai lamban sehingga pembangunan jalan tol terganggu. Menurutnya, semua dalam pembangunan ini pasti ada hambatan. Apalagi dalam proses masalah tanah di Sumbar ini berbeda.
“Itulah yang kita bahas supaya bisa diselesaikan secara sosial, kerja sama dengan nagari, niniak mamak, insya Allah dengan rapat ini bisa diselesaikan secara tuntas,” katanya usai memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru di Mapolda Sumbar, Kamis (17/6).
Dikatakan Brigjen Pol Edi, pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru harus memiliki timeline yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Dimana harus ada semangat dan keinginan baik dari setiap pemangku kepentingan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tol, dan jauhkan dari kepentingan pribadi.
“Jangan selalu mengkambinghitamkan masyarakat sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol. Harus ada juga intropesksi ke dalam. Kita sudah lakukan pertemuan dengan Wagub, Kabinda, dan Kajati untuk mempercepat lancarnya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru,” ungkapnya.
Menurut Wakapolda, meski prosesnya agak lambat, tetapi harus diselesaikan masalah pembangunan jalan tol ini. Dalam setiap rapat harusnya membuat progres dan harus dipercepat.
“Di antaranya masalah pengembalian uang masyarakat yang harus diganti rugi. Harus dipercepat, jangan dilambat-lambatin. Ganti rugi harus dibayar cepat, kita akan pecahkan masalah ini bersama,” ujarnya.
Wakapolda mengatakan, lahan yang belum bebas masih banyak. Hal ini sangat disayangkan karena menjadi sangat lambat untuk pembangunan jalan tol yang sudah tiga tahun. Jika ada masalah, itu harus dipecahkan.
“Siapa yang tidak senang, warga di sini kalau jalan tol jadi, dia bisa pulang kampung dari Riau ke Padang, ke Medan, jika sekarang sudah maju tambah maju lagi kota ini. Ini yang kita harapkan. Kami siap mengawal lancarnya pembangunan tol,” katanya.
Target pembebasan lahan menurut Wakapolda, harus secepatnya. Terkait mafia dalam pembebasan lahan, itu tidak ada ditemukan. Pembebasan lahan lambat karena ada masyarakat menunggu, ada yang tahu dan tidak tahu mengenai penjualan tanah.
“Selama ini belum ada pemeriksaan terkait kasus mafia. Tapi kalau memang ada oknum yang masih mencoba-coba mengambil kesempatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan diproses baik pidana maupun kode etik,” tegasnya.
Brigjen Pol Edi menyebut selama tiga tahun di Sumatera ini paling lambat adalah Sumbar. Berbeda dengan Lampung antara Palembang sampai Medan, dua tahun sudah ratusan kilo selesai.
“Ini PR besar, masyarakat sebenarnya ingin harus cepat memperlancar pembangunan. Masalah harga tidak ada. Masyarakat sudah setuju menjual tanahnya. Walaupun saya Wakapolda, seharusnya stakeholder masing-masing sudah bisa mendengar dengan keterlambatan ini,” katanya
Dalam rakor tersebut, turut hadir Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Kajati Sumbar Anwarudin Suliatiyono, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kasrem 032 Wirabraja, instansi terkait lainnya. (rgr)
