AGAM, METRO–Wacana Pemkab Agam dalam kebijakan pengurangan jumlah Keramba Jala Apung (KJA) di salingka Danau Maninjau menuai kecaman dari masyarakat. “Ketika pengurangan itu tidak mempunyai regulasi serta aturan yang jelas sama saja dengan membunuh kami masyarakat yang menopangkan kehidupan ekonomi mereka di Danau keramba ini,” ungkap salah seorang Petani Keramba Rajo Lelo, Selasa (15/6).
Lelo mengungkapkan secara mekanisme petani KJA tidak menentang kebijakan pemerintah, ,yang mereka pertanyakan regulasi dan mekanismenya, tentang pengurangan keramba itu. Jangan pengurangan ini berlaku untuk mereka yang merupakan masyarakat lemah ini. Sementara bagi petani yang memiliki dana yang cukup besar apalagi dibacking ivestor yang kuat tidak ada dilakukan pengurangan KJA. Tentu hal ini tidak adil buat mereka.
”Kami berharap Pemkab Agam adil dalam mengambil kebijakan, jangan ada tebang pilih dalam persoalan ini. Adil dalam arti kata tidak ada yang diistimewahkan, kalau itu diberlakukan persoalan ini tidak akan menemukan titik terang nantinya,” ujar Rajo Lelo.
Dikatakan, dan mereka pun mendukung kalau ada pengurangan KJA yang pertama itu adalah pengurangan milik investor. Sebab selama ini ketika timbul masalah di lapangan merela selaku masyarakat Salingka Danau yang mendapat imbasnya. Sementara ivestor tersebut tidak tersentuh sama sekali.
Ketika pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Salingka Danau, otomatis mendukung juga program pemerintah, masyarakat kalau hanya satu arus saja, tentu tidak baland nantinya. Di samping itu ketika ada musyawarah terkait permasalahan Danau Maninjau ini, tolong dilibatkan semua elemen, jangan hanya orang-orang tertentu saja diundang dalam musyawarah tersebut.Sebab masyarakat ingin pula memberikan masukan serta ingin mengetahui sejauh mana aturan yang diberlakukan bagi masyarakat di Salingka Danau.
“Jangan aturan ini sudah berlaku saja yang kami tahu, sementara sosialisasinya tidak ada. Nah hal ini lah yang sering terjadi selama ini kapan kita akan maju kalau regulasi berbelit-belit seperti ini.Sementara yang kami dengar dari mulut ke mulut wacana ini begitu menakutkan. Sementara pihak yang terkait tidak ada membawa kami untuk duduk bersama dalam persoalan ini.Yang kami dapat hanya cerita di lapangan saja. Seharusnya pemerintah daerah cepat mengkonter isu-isu yang tidak baik itu,agar kepanikan masyarakat tidak terjadi,” tambah Rajo Lelo.
Di samping itu pihak PLTA harus dikut serta juga dalam persoalan ini, jangan hanya persoalan ini dihadapkan saja kepada para petani keramba ini.Setahu warga untuk mengurangi pencemaran Danau Maninjau ini, Pihak PLTA harus membuka hamtan (Hampangan) air yang mengalir ke Batang Antokan tersebut, agar kotoran-kotoran yang ada di danau bisa terkikis, namun hal ini tidak ada sama sekali diberlakukan.
Ditambahkan Rajo Lelo, persoalan ini bisa tuntas harus jelas aturan dan regulasi pengurangannya itu seperti apa. Apakah penguranan perkepala atau perkelompok. Di samping itu dinas terkait harus ekstra hai-hati dalam persolan ini, agar program penyelamatan Danau Maninjau ini maksimal. Wargapun tidak ingin warisan ini tercemar, namun harus juga mengkaji hal-hal yang menyakut dengan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat sejalan dengan pemerintah tanpa ada embel-embel di belakangan insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. (pry)
