JAKARTA, METRO–Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Mulyanto mengatakan menyambut baik kenaikan besaran volume subsidi gas melon 3 kilogram untuk Tahun Anggaran (TA) 2022. Kenaikan subsidi gas melon telah disetujui dalam penetapan asumsi makro RAPBN 2022 sektor ESDM, Kamis, (10/6).
“Kami menyambut baik hasil hasil rapat tersebut karena salah satu usulan kami agar pemerintah menaikan anggaran subsidi gas melon disetujui. Angka yang ditetapkan ini persis sesuai dengan usulan kami,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/6).
Menurutnya, usulan kenaikan subsidi gas melon merupakan bentuk perjuangan bagi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19. Pasalnya, lanjut Mulyanto, berdasarkan pengamatan lapangan masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kilogram subsidi ini.
Mulyanto menyebut harga yang harus dibayar pun masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya karena ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak.
Dia menuturkan berdasarkan data, subsidi gas LPG 3 kilogram 2020 terserap sebesar 7,14 juta metrik ton. Sedangkan untuk TA 2021 APBN menganggarkan subsisi gas melon 3 kilogram sebesar 7,5 juta metrik ton dan diperkirakan akan erserap lebih dari 95 persen.
“Sebenarnya kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kilogram di lapangan,” katanya.
Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian ESDM diminta meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi tersebut.
“Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini,” imbuh Mulanto. Selain itu Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan itu menambahkan kuota subsudi perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kilogram di masyarakat. “Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir,” ujarnya.
Mulyanto mengatakan tidak sepakat dengan pandangan bahwa subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, dan akan dihapus secara bertahap.
Justru sebaliknya, pemerintah harus selalu memberikan pemihakkan kepada masyarakar yang tidak mampu. “Pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap MUlyanto.
Berdasarkan hasil Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM dan verifikasi data diputuskan asumsi makro sektor ESDM, bahwa: ICP 55-70 USD/barel; Lifting migas 1.736-1.950 ribu BOEPD; volume subsidi BBM 14.80-15.58 juta KL; volume subsidi LPG 3 kilogram 7.50-8.00 juta M ton; subsidi tetap minyak solar Rp 500 rupiah per liter; dan subsidi listrik sebesar 39,50 atau Rp 61,83 triliun.(Jpnn)
