ADINEGORO, METRO– Angggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung penuh perbaikan tata kelola perusahaan yang tengah dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dalam bentuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART). Perbaikan sendiri dilakukan menyusul kasus pidana yang menyandung Asabri serta kondisi keuangan yang sempat merosot.
Dalam AD ART yang sudah diajukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, tertuang landasan pembenahan korporasi khususnya berkaitan dengan mekanisme pengelolaan investasi dan manajemen risiko.
“Kita semua ini semangatnya sama, bahwa kita ingin Asabri berbenah untuk lebih baik dan tidak lagi merugikan negara. Kita mengapresiasi kinerja jajaran Direksi dan Komisaris Asabri yang baru, karena pembenahan sudah berjalan. Soal rencana perubahan AD ART, itu akan saya tanyakan ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam rapat berikutnya,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6). Hal tersebut ia ungkapkan saat rapat dengan jajaran Direksi dan Komisaris PT Asabri, Rabu (9/6).
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini mendorong penguatan komite investasi di PT Asabri. Berkaca pada kasus Jiwasraya yang melakukan investasi pada saham-saham gorengan, wakil rakyat asal Sumatera Barat ini ingin komite investasi punya fungsi kontrol yang kuat.
“Permasalahan Asabri dan Jiwasraya ini sama yakni investasi seenak perutnya saja. Investasi semaunya saja. Asal cuannya jelas, hasilnya mantap, direksinya semakin kaya, approval nya cepat,” terang Andre.
Katanya, komite investasi ini seperti apa, apakah melibatkan seluruh jajaran direksi atau tidak? Atau hanya Pak Dirut dan Direktur Investasi saja? Perlu diperjelas misalnya investasi di atas Rp 50 miliar itu siapa saja yang mengawasi, di atas Rp 100 miliar itu siapa saja, investasi di atas Rp 500 miliar itu siapa saja?
“Jadi ini perlu didetilkan supaya fungsi kontrolnya jelas dan siapa yang bertanggung jawab. Karena semakin banyak tentu semakin sulit untuk kongkalikongnya,” tambahnya.
Dalam rapat itu, Andre juga mengusulkan agar Asabri memiliki Direktur Operasional yang baru. Sebab selama ini, Direktur Utama masih merangkap jabatan sebagai Direktur Operasional.
“Saya minta fungsi dan peran Direktur Operasional itu tidak lagi dirangkap oleh Dirut. Biarkan Direktur Operasional itu ada sehingga bisa membantu Dirut mengawasi kinerja keuangan dan kinerja investasi. Dengan nilai aset sekitar Rp30 triliun, saya rasa adanya Direktur Operasional tidak memberatkan Asabri,” ujar Andre.
Hal itu, kata Andre, perlu dilakukan agar Asabri bisa memberikan pelayanan terbaik untuk TNI, Polri, ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, serta mampu menghadapi era digital yang juga merambah industri asuransi.
“Jadi segera usulkan ke Wakil Menteri BUMN agar struktur Direktur Operasional di Asabri dapat terbentuk sehingga posisinya dapat segera terisi. Karena saya dengar posisi itu sudah setahun kosong. Selamat bertugas, selama direksi benar, jajaran komisaris benar, maka Komisi VI ada di belakang bapak. Tapi kalau salah dan macam-macam, kita minta semuanya diganti,” pungkas Andre. (rom)
