Awas! PPN Sembako Bisa Berakibat Fatal

JAKARTA, METRO–Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sem­bako bisa mengancam ke­ta­hanan pangan. Hal itu diutarakan oleh peneliti Center for Indonesian Po­licy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta.

“Terutama bagi ma­syarakat berpendapatan rendah,” kata Felippa Ann Amanta dalam rilis di Ja­karta, Rabu (9/6). Menurut Felilppa lebih dari se­per­tiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli ma­kanan yang bernutrisi, karena harga pangan yang mahal.

Dia menyebut penam­bahan PPN justru akan mengerek harga dan mem­perparah situasi, terlebih saat pandemi ketika pen­dapatan masyarakat ber­ku­rang.

“Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga dan bagi masyarakat berpen­da­pa­tan rendah, belanja kebu­tuhan pangan bisa men­capai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka,” papar­nya.

Dia menilai pengenaan PPN sembako akan mem­beratkan karena transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pe­ngusaha Kena Pajak (PKP). “Akhirnya akan dibe­ban­kan pengusaha kepada konsumen,” kata Felilppa.

Felilppa mengingatkan berdasarkan Economist Intelligence Unit’s Global Food Security Index keta­hanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara.

Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat keta­hanan pangan Indonesia ini ialah masalah keter­jangkauan. Keterjang­kau­an pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpeng­hasilan rendah ke bawah garis kemiskinan.

“Secara lebih umum lagi kenaikan harga akan mendorong inflasi dan me­ngu­rangi daya beli masya­rakat. Dengan daya beli yang menurun, masya­rakat akan mengurangi belanja,” bebernya.

Hal itu dianggap kon­tradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan saat ini. Belanja rumah tangga bersama konsumsi pemerintah, me­ru­pakan komponen per­tum­buhan ekonomi yang dapat didorong dalam jang­ka pendek untuk me­mulih­kan perekonomian nasio­nal.

Sejumlah media mem­beritakan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Keten­tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Revisi tersebut akan mencakup penghapusan sejumlah ba­rang kebutuhan pokok dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN,” tegasnya.(jpnn)