Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan rapat paripurna penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemko Padang. Dua ranperda tersebut adalah, ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Ranperda Jasa Usaha.
Rapat paripurna yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Padang itu, dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan diikuti Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Juga hadir unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang baik secara langsung maupun virtual.
Dalam paripurna tersebut, DPRD Kota Padang menyetujui menerima Ranperda perubahan ke tiga atas peraturan daerah Kota Padang no 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Padang. Sementara untuk Ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, dua dari enam fraksi DPRD menolak Ranperda tersebut.
Dua fraksi yang menolak Ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang diusulkan oleh Pemko Padang tersebut adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.
Menurut Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Sekretaris Partai Demokrat Salisma, SH, Fraksi Partai Demokrat belum dapat menyetujui tentang ranperda Perusahaan Umum Daerag Padang Sejahtera Mandiri.
“Kami Fraksi Partai Demokrat belum dapat menyetujui tentang ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri. Sedangkan Ranperda tentang Restribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, Fraksi Partai Demokrat menyetujuinya,” ucapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Sekretaris fraksi Gerindra Musni Zen, SH. Dalam kesempatan tersebut Gerindra secara jelas menolak Ranperda tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, tetapi menerima Ranperda tentang Restribusi Jasa Usaha.
“Kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menolak ranperda tentang Perusahaan Umum Daerag Padang Sejahtera Mandiri. Selain itu, Gerindra DPRD Kota Padang menerima Ranperda perubahan ke tiga atas peraturan daerah Kota Padang no 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Padang.
Walikota Padang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul menyampaikan terima kasih atas nama Pemerintah Kota Padang kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang yang telah menyampaikan pandangan fraksi yang ada di DRRD Padang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota Pansus yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi dua Ranperda kami ini. Alhamdulillah hari ini Ranperda Retribusi Jasa Usaha resmi ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Ia menyebutkan, terkait dua Ranperda tersebut yaitu sudah disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada beberapa waktu lalu. Dimana Ranperda Perumda PSM telah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi pada 26 November 2020 lalu. Namun hasil fasilitasinya baru keluar 7 April 2021. Sementara Ranperda Retribusi Jasa Usaha disampaikan pada 1 Februari 2021 yang lalu, dan tahapan pembahasannya sudah selesai dilaksanakan.
“Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi kepada Pansus dan stakeholder yang terlibat dalam pembahasannya. Begitu juga fraksi yang telah memberikan pandangan fraksi yang konstruktif terhadap dua Ranperda ini,” cetusnya.
Sekda mengatakan, terkait Ranperda Retribusi Jasa Usaha sejatinya sudah dua kali dilakukan perubahan, dimana terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2016 disusul melakukan konsultasi dengan Kemenkum dan HAM.
“Dari hasil pembahasan yang telah kita lakukan bersama DPRD, ada beberapa retribusi yang harus kita sesuaikan tarifnya. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini mengingat, karena dalam Undang-undang (UU) No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat tertutup. Selain dari yang ada dalam UU tersebut pemerintah daerah dilarang menambah objek retribusi dan akan ada sanksi bagi daerah yang melanggar. Untuk itu, kita perlu kembali menyesuaikan tarifnya sesuai kemampuan dan daya beli masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut Sekda Kota Padang berharap dengan ditetapkannya Perda Retribusi Jasa Usaha ini akan mampu menambah PAD dari retribusi jasa usaha. Ia pun menekankan kepada OPD yang mengelola retribusi untuk memberikan tenaga ekstra dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Dimana tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. “Kita berharap, semoga Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan menjadi Perda No.9 Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya dalam meningkatkan PAD Kota Padang ke depan. Dimana tujuan akhirnya adalah demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang hingga masa-masa mendatang,” tukasnya.(*)
