Bahas THL, DPRD Pasaman Barat Hearing dengan Bupati, Dewan: Solusi yang Ditawarkan Bisa Menjadi Obat

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbat), gelar dengar pendapat dengan Bupati Pasbar Hamsuardi dan kepala OPD terkait pembahasan kelan­jutan Tenaga Harian Lepas (THL) setelah di rumahkan di kantor dewan Padang Tujuh, Senin (7/6). Selain kepala OPD, hadir dalam dengar pendapat tersebut ketua komisi untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengganas dan me­nyedot anggaran.

Wakil Ketua DPRD Pasbar Dali­yus K yang memimpin sidang dengar pendapat tersebut ber­sama Wakil Ketua Endra Yama Putra mengatakan, jika apa yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Selain itu, THL sudah melebihi kapasitas dari beban kerja.

“Tenaga kerja kita sudah terlalu gemuk di Pemda hingga ada indi­kasi temuan dari BPK. BPK mere­komendasikan kepada Pemda untuk menganalisa jabatan di seluruh OPD. Namun, terlepas dari itu semua kita harus memikirkan juga bagaimana nasib THL ini ke depan,” kata Daliyus K.

Selain itu, semenjak dari 2019 lalu APBD Pasbar selalu menga­lami penurunan, begitu juga tahun 2020 hingga tahun ini. Sebagai wakil rakyat Ia meminta kepada bupati untuk secepatnya memanggil THL yang memiliki kemampuan atau skil, yang sudah lama bertugas, hingga disiplin.

“Kami harapkan kepada bupati untuk memberikan kepastian ke­pada THL yang sudah kami usulkan tadi. Jumlah THL yang sudah di SK itu sekitar 3.042 termasuk guru, administrasi, hingga tenaga kese­hatan. Diperkirakan yang diru­mahkan tidak lebih dari 64 persen. Artinya 65 persen itu masih di­gunakan oleh Pemda Pasbar untuk kelancaran jalannya peme­rinta­han sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki,” kata Daliyus.

Sementara itu, Bupati Pasbar Hamsuardi mengatakan, dengar pendapat dengan dewan untuk mencari jalan terbaik ketika me­ngambil kebijakan. Karena pe­merintah mengambil kebijakan tidak akan tanpa pertimbangan, apalagi saat di tengah pandemi Covid-19.

“Kita merumahkan THL itu atas rekomendasi dari Badan Peme­riksaan Keuangan (BPK) RI karena sudah kelebihan kapasitas. Na­mun, kita tidak seluruhnya me­rumahkan mereka. Tenaga ke­sehatan, guru, sopir, Sespri, pe­tugas kebersihan, Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan, dan pemadam kebakaran masih ber­dinas dan tenaga teknis lainnya masih bertugas. Kita melakukan semua itu sesuai juga dengan analisa jabatan, fungsi jabatan. Kita juga minta kepala OPD untuk menganalisis itu ke depan,” ujar Hamsuardi.

Menurut bupati ada masukan -masukan dewan yang disam­paikan dalam dengar pendapat tersebut seperti memper­tim­bang­kan kemampuan yang dimiliki oleh THL, lama bertugas, serta disiplin dalam bekerja. “Apa yang di­sampaikan oleh kawan-kawan kita di dewan akan kita pertim­bang­kan,”ucap Hamsuardi. (end)