“Kita tidak dapat memastikan, mereka yang ‘mambagak’ itu betul-betul sah dokumen tinggalnya. Karena, bisa saja mereka datang secara ilegal, dan itu menjadi tugas Imigrasi. Jangan sampai, orang yang tinggal di Sumbar itu ilegal, dan berani-beraninya berbuat semaunya,” sebut Andre Rosiade.
Yang jelas, sebut Andre, Gubernur Sumbar harus kembali memastikan, bagaimana sistem sewa-menyewa pulau-pulau di Sumbar. Karena, ada indikasi, hal itu sudah marak terjadi, tapi tidak diketahui oleh pemerintah. Apalagi di Kepulauan Mentawai yang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Tentu akan sangat sulit untuk melacaknya.
“Gubernur harus memanggil juga para kepala daerah yang daerahnya memiliki pulau-pulau. Apa landasan hukumnya, kalau sudah ada pulau yang disewakan. Apalagi kepada warga negara asing yang entah menggunakannya untuk apa. Meski potensi wisata yang besar ada di pulau, tidak berarti harga diri sebagai pemilik ulayat bisa diinjak-injak,” katanya.
Kepada DPRD Sumbar Andre berpesan, agar tidak membiarkan masalah ini hilang begitu saja. DPRD harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hal ini. Meski yang mendapat perlakuan adalah kader partai tertentu, tapi semuanya harus bergerak. Karena sudah menyangkut harga diri Sumbar.
“Kami akan meminta Fraksi Gerindra DPRD Sumbar untuk turut serta menginvestigasi masalah ini. Karena peristiwa ini bukan terjadi sekali dua kal, tapi berkali-kali. Mungkin saja masih banyak orang lain yang diusir bule yang menyewa pulau, tapi mereka hanya diam saja,” kata bakal calon anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini. (*)
