Aplikasi e-Perda Rancak Diluncurkan di Sumbar

PADANG, METRO–Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumbar melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pembinaan hukum, penyelenggaraan keka­yaan intelektual dan kerja­sama dengan perguruan tinggi, serta peluncuran aplikasi E-Perda Rancak.

Kakanwil Kemen­kum­ham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya melalui Ke­pala Divisi Pelayanan Hu­kum dan Ham, Amru Wa­hid Batubara mengatakan, sinergi dan kerja sama serta koordinasi tersebut tidak terkecuali mesti dila­kukan oleh Kanwil Kemen­kum­ham Sumbar sebagai in­stansi vertikal dari ke­men­terian yang menyeng­ga­rakan urusan pemerin­tahan di bidang hukum dengan Pemerintah Da­erah dan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Ba­rat.

“Sinergi dan kerja sa­ma serta koordinasi dilaksa­nakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kanwil dan se­suai dengan urusan peme­rintahan  yang menjadi kewenangan daerah serta sesuai de­ngan Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada mas­yarakat,” ujar Amru Wa­hid.

Dikatakan, sinergi dan kerja sama tersebut men­cakup dalam pembentukan peraturan perundang-un­dangan di daerah, pembi­naan hukum, dan penye­lenggaraan pelayanan in­telektual di daerah.

“Sinergi dan kerja sa­ma serta koordinasi ini diper­lukan untuk peningkatan kinerja, efektivitas, efisien­si serta diperlukan dalam menghadapi berbagai rin­tangan dan kendala dalam pelaksanaan tugas, kewe­nangan dan fungsi masing-ma­sing,” ucapnya.

Sinergi dan kerjasama ke­mudian diwujudkan da­lam bentuk kesepahaman bersama dengan Peme­rintah Daerah dan perjan­jian kerja sama dengan perguruan tinggi.

“Kesepahaman ber­sa­ma dan perjanjian kerja sama ini merupakan lanju­tan dari yang telah ada sebelumnya. Dengan Nota Kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dalam 5 tahun sebelumnya yakni 2016-2021 telah dila­kukan ribuan penghar­mo­nisasian produk hukum da­erah, ratusan penyusunan naskah akademik Ran­ca­ngan Peraturan Daerah dan berbagai kegiatan fasi­litasi penyusunan produk hukum daerah lainnya,” sebut Amru.

Selain itu juga telah dilakukan berbagai kegia­tan pembinaan hukum dan ribuan penerimaan laya­nan kekayaan intelektual serta kegiatan lain  yang berkaitan dengan keka­yaan intelektual di da­erah.

“Dengan penan­da­tanganan kesepahaman ber­sama dan perjanjian kerja ini, diharapkan akan semakin meningkatkan ko­mit­men antar lembaga pe­me­rintah serta pergu­ruan tinggi dalam mewujudkan tujuan negara sebagai­mana diamanatkan oleh konstitusi sesuai dengan  tugas, kewenangan dan fungsi masing-masing,” kata Amru.

Pada kesempatan ter­sebut juga, Kanwil Kemen­kumham Provinsi Sumbar memperkenalkan aplikasi elektronik peng­harmo­ni­sasi Rancangan Pera­turan Daerah (e- Perda) Rancak dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah yang responsif, harmonis, teren­cana, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan pera­turan perundang-un­da­ngan.

Sebelumnya, pelak­sa­naan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Sum­­bar dalam peng­har­mo­nisa­sian, pembulatan dan pe­man­tapan konsepsi Ran­cangan Peraturan Da­erah yang berasal dari kepala daerah di sumbar tersebut dilakukan secara manual yakni mulai dari pengajuan permohonan sampai de­ngan keluarnya surat se­lesai harmonisasi dari Kan­tor Wilayah Suma­tera Ba­rat.

“Hal ini kemudian  me­mer­lukan biaya yang cu­kup besar karena jarak kabu­paten/kota yang cu­kup jauh dari Kota Padang. Selain itu, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mengingat jarak tempuh antara kabupaten/kota dengan Kantor Wila­yah Sumatera Barat cukup jauh bahkan ada yang me­ng­gunakan angkutan laut yakni dari Kabupaten Kepu­lauan Mentawai,” ung­kap­nya.

Di samping itu diperlu­kan kepastian bagi Peme­rintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/ kota dalam pemenuhan syarat, kete­patan waktu, dan prosedur dalam penghar­moni­sa­sian, pembulatan dan pe­mantapan konsepsi Ran­cangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah oleh Kantor Wila­yah Sumatera Barat se­ba­gai instansi vertikal yang mempunyai peranan pen­ting dalam penataan pera­turan perundang-un­dangan di daerah.

Optimaliasi sarana dan prasarana Kantor Wilayah Sumatera Barat dilakukan antara lain dengan  pe­ngua­tan sarana teknologi informasi yang memung­kinkan tahapan pelak­sa­naan pengharmonisasian, pembulatan dan peman­tapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui sistem berbasis elektronik.

“Semoga pelaksanaan penandatanganan Kese­pa­haman bersama dan per­­janjian kerja dan pelun­curan aplikasi E-Perda Ran­­cak akan memperkuat si­­nergi, kerja sama dan koordinasi kita bersama sehingga meningkatkan kinerja yang akhirnya ber­muara pada pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebu­tuhan  masyarakat, serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pem­bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tutupnya. (rom)