Pansus Aset DPRD Kota Pa­yakumbuh, Himpun Pendapat LKAM, KAN dan Bundo Kanduang

SUKARNOHATTA, METRO–Panitia Khusus (Pan­sus) Aset DPRD Kota Pa­yakumbuh melaksanakan hearing bersama LKAAM, KAN dan Bundo Kan­du­ang 10 Nagari di Paya­kumbuh di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Sabtu (29/5). Dipimpin oleh Ke­tua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam ber­sama Wakil Ketua Pansus Edward DF, Sekretaris Pansus Syafrizal, serta anggota DPRD lainnya seperti Suparman, Aprizal, Fahlevi Mazni, Ismet Ha­rius dan Opetnawati.

Ketua Pansus Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dari Fraksi Golkar me­nyampaikan kegiatan ini diawali dengan per­te­mu­an ketua partai yang ada di Kota Payakumbuh de­ngan Bupati Lima Puluh Kota mengenai aset Lima Puluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan Pansus untuk menyelesaikan aset Kabu­paten Lima Puluh Kota tersebut. “Pansus me­nam­pung masukan untuk dijadikan referensi oleh Pansus DPRD untuk me­nindaklanjuti per­ma­sala­han aset Pemkab Lima Puluh Kota yang ada di Kota Payakumbuh. DPRD akan melibatkan LKAAM, KAN, dan Bundo Kan­du­ang, jika nantinya dibentuk tim dalam penyelesaian aset tersebut. DPRD akan memperhatikan aspek yu­ri­dis,” ungkapnya.

Ketua LKAAM Kota Payakumbuh W. Dt. Pa­duko Bosa Marajo me­nyam­paikan persoalan aset Kabupaten Lima Pu­luh Kota menjadi perma­salahan Pemko dan DPRD. Ada aturan yang terlu­pakan waktu pem­bentu­kan Kota Payakum­buh Tahun 1970 silam, yaitu tentang Aset Kabu­paten Lima puluh kota yang bera­da di Kota Paya­kumbuh. “Ini seperti per­janjian bersama. Ada isti­lah “ka­bau tagak kuba­ngan ting­ga” yang di paha­mi salah oleh sebagian orang. Seka­rang untuk membangun di wilayah administrasi Pem­ko Paya­kumbuh, Pemkab Lima­puluh Kota malah berha­dapan dengan per­soa­lan tata ruang atah RTRW, seperti kawasan eks kantor bupati yang telah menjadi ruang ter­buka hijau,” ujarnya.

“Yang jelas, LKAAM mendukung penyelesaian aset oleh DPRD. Perlu duduk bersama antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Sementara itu, dari KAN Koto Panjang Lam­pasi AS. Dt. Majo Lobiah Nan Kuniang mendukung proses penyelesaian aset Pemkab Lima Puluh Kota yang berada di Kota Paya­kumbuh. “Diupayakan a­da solusi yang saling me­nguntungkan kedua belah pihak,” katanya.

Dari KAN Koto Nan Gadang MA. Dt. Bijo Nan Hitam menyebutkan seja­rah eks kantor Bupati ada­lah ulayat Koto Nan Ga­dang, saat ini kantor Bu­pati sudah memiliki ser­tifikat atas nama Kabu­paten Lima Puluh Kota. Lapangan Poliko sebe­lumnya juga merupkan aset Pemkab Lima Puluh Kota yang mana aset ter­sebut berada di wilayah Koto Nan Gadang. “Dan rumah dinas Sekda Kabu­paten Lima Puluh Kota juga perlu dicarikan pe­nyelesaiannya. Libatkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang dalam penye­lesian aset,” pesannya.

Mewakili KAN Air Ta­bit, Anggota Pansus Aset Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyebut KAN dan LKAAM sudah mencoba ikut dalam pe­nye­lesaian aset Kabu­paten Lima Puluh Kota sejak Wali Kota Paya­kumbuh Fahmi Rasyad dan Josrizal Zain. “La­pangan poliko telah dise­rahkan oleh Pemkab, na­mun eks Kantor Bupati belum diserahkan. Untuk batas Kota Payakumbuh dengan Kabupaten dise­tiap kecamatan belum semuanya mempunyai gerbang tapal batas (GA­PURA),” kata politikus Demokrat tersebut.

Ditambahkan Ketua LKAAM Kota Payakum­buh W. Dt. Paduko Bosa Ma­rajo agar diusahakan pe­nyelesaikan untuk men­cari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan meli­batkan LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang. “Batas Kota yang berada di Nga­lau dulunya dekat kan­dang babi. Karena kondi­sinya rendah dan dekat dengan tikungan, maka Pemkab mengizinkan ba­tas gapura Kota Paya­kumbuh di lokasi saat ini,” tambahnya  Anggota Pan­sus Ismet Harius menye­but penyelesaian asset Pemkab Lima Puluh Kota diselesaikan secara per­suasif. Harus ada perda tentang aset agar perun­tukannya tidak untuk kon­sumtif (bisnis). “Untuk mencari penyelesaian a­set Pemkab yang berada di Kota Payakumbuh dite­lusuri ke Kementrian ATR BPN,” pesannya. (uus)