DPRD Padangpariaman Gelar Sidang Paripurna LKPJ, Evaluasi Kemajuan Daerah Anggaran 2020

Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Ka­bupaten Padangpariaman, Kamis kemarin melak­sa­nakan sidang paripurna dalam penyampaian nota penjelasan Laporan Ke­terangan Pertanggung Ja­waban (LKPJ) Bupati Pa­dang­pariaman tahun ang­garan 2020. Sidang ter­sebut dipimpin Ketua DP­RD Ir H Arwinsyah MT bersama wakilnya Afri­naldi MPd dan Risdianto  ST dan dihadiri anggota DPRD Padangpariaman dalam LKPJ tahun 2020. Kemudian sidang juga dihadiri lang­sung Bupati Padang­paria­man Suhatri Bur, Wakilnya Rahmang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya.

“Melalui LKPJ tahun 2020 bupati menyampaikan tentang  kemajuan pe­nye­lenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2020. Kita DPRD se­panjang untuk kemajuan daerah kita sangat men­dukung,” kata Ketua DPRD Padangpariaman Ir H Ar­winsyah MT dan Sekwan Khairul, kemarin.

Bupati Padang­paria­man Suhatri Bur Dt Putiah SE MM mengatakan, pe­nyusunan LKPj Bupati Pa­dang­pariaman akhir tahun anggaran 2020 berpe­do­man pada Rencana Pem­bangunan Jangka Mene­ngah (RPJMD)  2016 – 2021. Katanya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Kebijakan U­mum Anggaran (KUA), Prio­ritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta peraturan dae­rah Kabupaten Padang­pariaman nomor 2 tahun 2020.

Peratuaran tersebut jelasnya, tentang ang­ga­ran pendapatan dan belan­ja daerah Padang­paria­man tahun 2020 dan  pera­turan daerah Padang­paria­man nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan ang­garan pendapatan dan be­lanja daerah Kabupaten Padangpariaman tahun 2020, berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang­paria­man tahun 2016-2021.

Sesuai katanya, visi Pemkab Padangpariaman yakninya terwujudnya Ka­bupaten Padangpariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera, dengan mem­pertimbangkan keber­hasi­lan pelaksanaan pemba­ngunan daerah Padang­pariaman tahun 2019. Serta permasalahan dan tan­tangan yang dihadapi pada tahun 2020 terutama me­nyangkut peningkatan ke­sejahteraan masyarakat.

Sehingga katanya, pe­nanggulangan kemiskinan, pengangguran dan keter­tinggalan, maka ditetapkan tema pembangunan Pa­dang­pariaman tahun 2020, yaitu pembangunan infra­struktur, sumber daya ma­nusia  (SDM) dan peman­tapan perekonomian  dae­rah untuk pertumbuhan berkualitas. Suhatri Bur menambahkan, Pemkab Padangpariaman terus be­ru­paya semaksimal mung­kin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di RPJMD tahun 2016-2021 dengan berbagai kebijakan.

Sehingga,  mengingat tahun 2020 merupakan ta­hun keempat periode RP­JMD Padangpariaman dan merupakan momen yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pem­bangunan Padang­paria­man selama empat tahun terakhir. Selain itu tahun 2020 merupakan periode terjadinya bencana na­sional dengan adanya wa­bah pendemi Covid-19.

Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi pen­capaian target pembangu­nan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2020 banyak dilakukan pe­nye­suaian dalam berbagai kebijakan maupun prog­ram pembangunan. Hal itu harus berdasarkan pe­ra­turan Mendagri tentang pendoman pengelolaan ke­uangan daerah di atas maka ditetapkan  APBD setiap tahun. APBD ter­sebut me­muat rencana dalam pen­dapatan dan be­lan­ja yang dibutuhkan daerah.

“Selain aspek penda­patan dan belanja daerah beserta realisasinya pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan pen­je­lasan tentang penye­leng­garaan urusan pemerinta­han daerah. Baik urusan wajib yang berkaitan de­ngan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pela­yanan dasar dan urusan pilihan,” ujar Suhatri Bur.

Pemkab Padang­paria­man menjalankan, seluruh urusan pemerintahan kon­kuren yaitu 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 22 ur­u­san wajib yang tidak ber­kaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan.

Seluruh urusan peme­rin­tahan ini dijalankan pe­rangkat daerah sesuai de­ngan tugas dan fungsi  perangkat daerah ter­se­but.  Satu perangkat daerah dapat melaksanakan lebih dari satu urusan wajib dan urusan pilihan. Seperti Di­nas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Perin­dustrian dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pelaksanaan bebagai urusan  tersebut dim­ple­mentasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang melekat pada masing-ma­sing perangkat daerah. Capaian kinerja masing-masing OPD di Padang­pariaman bisa dikatakan membaik karena dapat dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai dalam penyelenggaraan peme­rintahan tahun 2020. Di anta­ranya opini laporan ke­ua­ngan WTP (wajar tan­pa pengecualian). “Nilai eva­luasi laporan akunta­bilitas kinerja (LAKIP) 80 (B**), nilai laporan penye­lenggaraan pemerintahan daerah ada­lah 3,0562 (sa­ngat tinggi),” ujar Suhatri Bur. (**)