Komisi II DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi Sumatra Barat segera menindaklanjuti kerja sama bidang pertanian dengan Provinsi Riau karena daerah tersebut berpeluang menampung hasil produksi dari Sumbar.
Menindaklanjuti rencana kerjasama di sektor pertanian tersebut, Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi perekonomian telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau atau daerah yang sering disebut sebagai Bumi Lancang Kuning.
Dalam kunker tersebut, Komisi II mendorong dan mengusulkan agar pemerintah Provinsi Sumbar segera membuat nota kesepahaman (MoU) untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok provinsi tetangga itu, karena daerah tersebut berpeluang menampung hasil produksi dari Sumbar.
Diketahui, Riau masih kekurangan 150 ribu ton beras, 250 ribu ton benih, apalagi saat ini sedang cetak sawah baru. Ini peluang yang harus segera diambil.
Tidak hanya di sektor pertanian, Riau juga kekurangan ikan termasuk benih untuk mengisi keramba, daging, hingga sayur-sayuran. Jika kerja sama ini bisa diwujudkan tentu akan memperbaiki taraf hidup di sektor pertanian.
Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS produksi padi di Sumatera Barat sepanjang 2020 mencapai 1.387 juta ton dengan luas sawah yang dipanen 295,66 ribu hektare atau mengalami penurunan 97,86 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya
Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Datuk Bijo Dirajo mengatakan, rencana kerjasama dengan Provinsi Riau dalam pemenuhan bahan pangan merupakan rencana yang telah dibicarakan dari beberapa bulan yang lalu. Kunjungan kali ini juga merupakan tindak lanjut agar nota kesepahaman bisa disepakati lebih cepat.
“Untuk sekarang tersedianya komoditi bahan pokok Provinsi Riau, seperti beras dan daging dalam keadaan minus, peluang kerjasama itu mesti ditangkap cepat oleh Sumbar yang dalam keadaan surplus,” ujar
“ Dengan adanya kerjasama sektor pangan dengan Sumbar akan membantu perluasan pemasaran hasil panen petani, sehingga perekonomian perlahan pulih,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui pada masa pandemi Covid-19, sektor ekonomi nasional dan daerah tergerus, sehingga perlu langkah-langkah strategis, salah satunya memperkuat kerjasama dengan provinsi lain.
Dia mengatakan kunjungan komisi II ke Riau, disambut dengan dinas pertanian provinsi tersebut, pertemuan juga dilaksanakan pada gedung OPD itu, komisi mengharapkan agar kesepakatan kerjasama dengan provinsi riau segera terealisasi, namun ada beberapa tahap yang harus dilewati.
Dalam beberapa hari ke depan Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait akan mengunjungi Sumbar untuk proses selanjutnya.
“Dengan adanya kerjasama ini, akan mengoptimalkan potensi pertanian Sumbar yang merupakan salah satu andalan,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul mengungkapkan.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin mendalami bagaimana Riau menggenjot sektor perekonomian masyarakat dan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Muhayatul
Meski tidak sebesar Sumbar, Provinsi Riau juga memiliki potensi yang sama, mulai dari pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
“Ini yang perlu kita dalami, untuk mencari pembanding, masukan dan saran sehingga nanti bisa diterapkan juga di Sumbar,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Sumbar juga menggali strategi Riau dalam mengatasi persoalan pengangguran.
Kemudian berbagai masukan, saran serta gagasan dan inovasi dari Riau akan dijadikan sebagai catatan penting agar dapat diadopsi dan diterapkan di Sumbar.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata dia, masa pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus mencari strategi dalam rangka pemulihan ekonomi. Karena dampak ekonomi wabah Covid-19 ini bersifat global, bukan saja di daerah.
“Kita harus mencari strategi dan inovasi agar perekonomian bisa menguat dan mampu melewatinya. Masyarakat membutuhkan dorongan untuk mampu bertahan bangkit dari krisis,” tutupnya (*)
