ADINEGORO, METRO–Setelah Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar, posisi Mahyeldi sebagai wali kota digantikan oleh Hendri Septa, dan sudah dilantik sebagai Wali Kota Padang defenitif. Namun posisi lama Hendri Septa sebagai wawako belum ada yang menggantikan.
Menurut Boy Hadi Kurniawan yang merupakan Direktur Consist (Center for Education and Strategic Studies mengatakan, masyarakat kota Padang dan publik saat ini sudah ramai bertanya-tanya siapa yang akan menjadi Wakil Wali Kota Padang.
“Menurut peraturan perundang-undangan Calon Wakil Walikota Padang diajukan oleh partai pengusung yaitu PKS dan PAN yang nanti akan dipilih DPRD Padang,” katanya, Rabu (26/5)
Alumni Unand itu mengatakan, secara logika dan etika politik, karena Hendri Septa yang dilantik sebagai wali kota pengganti Mahyeldi adalah representasi dari PAN yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD PAN Kota Padang.
“Maka semestinya jika dilihat dari aspek kepatutan, representasi dan keadilan, maka wakil wali kota adalah dari PKS sebagai pengganti Mahyeldi. Apalagi posisi Hendri bisa naik sebagai wali kota karena Mahyeldi terpilih sebagai gubernur bukan karena kompetisi politik dalam Pilkada,” sebut pengusaha Tours & Travel itu.
Ia menjelaskan, banyak pengamat dan masyarakat yang menilai dan beranggapan demikian. Apalagi kontribusi Mahyeldi sebagai wali kota 2 periode di Kota Padang cukup positif. Dan, masyarakat mengetahui bahwa Mahyeldi adalah kader PKS yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumbar.
“Namun, beredar berita dan isu dipublik bahwa ternyata dari PAN sendiri juga menginginkan posisi wakil wali kota tersebut. Bahkan, ada wacana untuk meninggalkan dan ’mengerjai’ PKS sebagai mana kejadian di DKI Jakarta. Dimana, posisi wakil gubernur yang awalnya dijanjikan untuk PKS ternyata akhirnya diambil juga oleh Gerindra,” bebernya.
Lalu, apa efeknya jika PKS ditinggalkan dan “dikerjai” di Padang? Sehingga, nanti kedua posisi jabatan publik yaitu wali kota dan wakil wali kota yang awalnya diperjuangkan dan diraih bersama-sama PKS dan PAN namun akhirnya hanya dikuasai oleh PAN sendirian tanpa adanya koalisi atau sharing of power?
“Menurut analisa dan pengamatan saya, akan ada beberapa efek negatif bagi Kota Padang sendiri, bagi Hendri Septa sebagai wali kota saat ini dan pada PAN sebagai partai politik,” sebutnya.
Efek Negatif untuk Hendri Septa
Pertama, bagi Kota Padang efeknya adalah terancam tidak/kurang terealisasi program kerja unggulan yg menjadi janji politik Mahyeldi-Hendri Septa dulu ketika akan maju sebagai cawako dan cawawako, karena kalau PKS ditinggalkan tentu hanya PAN sendirian yang bekerja utk mewujudkan komitmen politik tersebut,” ungkapnya.
Dia menyebut, tentu akan lebih sulit berkerja sendiri, tanpa didukung mitra koalisi. Dukungan di DPRD juga akan semakin menipis, karena secara faktualnya suara PAN hanya 9 kursi di DPRD Padang.
“Jika PKS ditinggalkan maka 10 kursi yang dimiliki PKS otomatis akan menjadi oposisi bagi PAN. Sedangkan dukungan yang dijanjikan oleh partai lain masih bersifat semu dan baru sebatas janji-janji politik, yang kesannya adalah untuk mengadu domba dan membenturkan antara PAN dan PKS. Atau memecah koalisi antara PAN dan PKS. Jadi pada hakikatnya ketika PKS ditinggalkan maka yang rugi bukan hanya PKS tapi PAN sendiri akan dirugikan,” terangnya.
Sehingga, PAN dan Hendri Septa sendirian akan menjadi fokus sasaran tembak, jika seandainya terjadi persoalan dan masalah dalam kebijakan pembangunan di Padang.
“Jika terjadi masalah apa-apa di Padang maka yang akan disalahkan publik adalah Hendri Septa dan PAN. Sebaliknya, jika berhasil memang akan telihat seperti kerja sendirian PAN dan Hendri Septa, tapi hal tersebut masih spekulasi dan cendrung bermain api,” urainya.
Kedua, bagi Hendri Septa efek negatifnya kehilangan mitra tandem baik secara publik maupun politis di DPRD maupun di mata publik.
“Kebijakan-kebijakan Hendri Septa tentu akan didukung utamanya oleh PAN, jika ingin mendapatkan dukungan dari partai lain tentu harus ada deal-deal dan transaksi politik baru yang dibuat, tentu akan mengurangi dan mengganggu konsentrasi. Seharusnya dia (Hendri Septa) fokus dalam merealisasikan janji politik nya ketika Pilkada Padang 2018 yang lalu dan membuat prestasi agar bisa dipilih kembali,” imbuhnya.
Akhirnya, beban politik untuk melaksanakan visi dan misi yang mereka buat ketika Pilkada sekarang hanya tertumpu pada Hendri Septa dan PAN, walau secara fungsional akan berbagi dengan kader PAN yg juga sebagai wakil wali kota.
“Di mata publik, bisa menilai dan terkesan Hendri Septa dan PAN meninggalkan dan tidak komitmen dengan mitra koalisinya yang ikut berjasa secara real menjadikannya sebagai wakil wali kota dan wali kota Padang definitif,” ujarnya.
Padahal secara kalkulasi politik, Presiden Incumbent Jokowi saja dan partai pemenang pemilu yaitu PDI-P masih merangkul semua partai politik dan tokoh-tokoh politik dan publik untuk memperkuat posisi nya di pemerintahan dan kebijakan publik.
“Bahkan, lawannya sendiri dalam pilpres dan pileg yaitu Prabowo dan Gerindra masih dirangkul untuk masuk dalam pemerintahan. Tentu hal ini akan berbanding terbalik jika Hendri dan PAN justru meninggalkan mitra koalisinya dalam Pilkada kemarin. Apalagi Padang termasuk basis PKS. Dan, banyak juga masyarakat Kota Padang yang menjadi pendukung PKS. Bahkan PKS pernah menjadi partai pemenang pemilu 2004 di Padang. Dalam pileg 2019, suara PKS juga d iatas PAN,” katanya
“Jika Hendri dan PAN meninggalkan PKS dalam menjalankan pemerintahan, dukungan sebagian besar masyarakat dalam menjalankan pemerintahan otomatis berkurang. Tingkat resistensi dari kader-kader PKS dan masyarakat yang menjadi pendukung PKS semakin tinggi. Kader-kader PKS dan relawan di Grassroots yang berjuang mati-matian memenangkan pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa dalam Pilkada merasa tersakiti dan dikhianati. Maka tentu akan bisa menjadi isu politik negatif yang bisa dieskalasi bagi Hendri jika ingin maju dalam pilkada 2024 nanti,” sambungnya.
Politisi muda, Jaga Nama Baik
Pria asal Pariaman itu mengatakan, pintu PKS otomatis akan tertutup untuk Hendri Septa baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Padahal tidak tertutup kemungkinan Hendri Septa kembali akan didukung PKS dalam Pilkada 2024 nanti, jika harmonis dalam koalisi bersama PKS dan Wakil yang diusung PKS.
“Semestinya deal dan syarat itu yang coba dibuat dan diajukan Hendri dengan PKS saat ini. Jika mendukung atau memilih Cawawako dari PKS saat ini, maka untuk periode kedua PKS siap pula mendukung Hendri untuk Pilkada 2024. PKS dikenal oleh publik sebagai partai yang memegang komitmen dan janji politik nya. Sering PKS yamg dikhianati mitra koalisi dan jarang sekali/tidak ada PKS yang mengkhianati dan mengerjai mitra koalisinya,” sebutnya.
Ibaratnya, dalam pandangan pengamat politik, PKS sebagai partai berbasis masa Islam sebagai salah satu partai yang konsisten dalam memegang fatsoen atau etika politik. Sesuai denga nilai-nilai Islam yg menjadi dasarnya.
“Ketiga, bagi PAN sendiri jika bersikeras untuk tidak sharing of power dengan PKS, ingin menguasai posisi walikota dan wakil walikota Padang yang notabene nya diusung oleh dua (2) partai yaitu PKS dan PAN, maka tentu publik bisa menganggap PAN sebagai partai yang haus akan kekuasaan. Padahal kemenangan dalam Pilkada kota Padang kemarin adalah kerja dan perjuangan bersama antara PKS dan PAN,” tegasnya.
Bahkan Mahyeldi yang sebagai Incumbent, jelas lebih dikenal publik dimana tingkat popularitas dan elektabilitas nya sebagai Cawako kemarin yang lebih tinggi dibanding kan calon lain, yanh dilihat dari hasil-hasil survei dan riset politik.
“Sebelum Pilkada dan terbukti ketika Pilkada. Bahkan ketika maju sebagai calon gubernur pun Mahyeldi juga dipilih. Artinya, faktor utama Mahyeldi sebagai incumbent dan kader PKS menjadi magnet politik kuat dan faktor penentu utama kemenangan dalam pilkada. Tentu hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja dengan meninggalkan dan mengerjai PKS dalam pemilihan wakil wali kota nanti,” ulasnya.
Kekhawatiran PAN jika PKS dan kadernya akan menjadi kompetitor politik nantinya dalam pikada 2024, semestinya tidak begitu signifikan karena bagaimanapun posisi wali kota jauh lebih powerfull dibandingkan wawako.
“Tentu untuk kebijakan maupun ke masyarakat posisi walikota jauh lebih strategis dan lebih berpeluang untuk menang jika seandainya pun terjadi pecah kongsi pada Pilkada 2024. Pertanyaannya, sejauh mana kepercayaan diri Hendri dan PAN menatap Pilkada 2024 dalam bersaing secara fair dengan Calon-calon lainnya?,” tuturnya.
“Sebagaimana kepercayaan diri Mahyeldi ketika periode pertama yang akhirnya berhadapan dengan wakilnya sendiri, yaitu Emzalmi dalam Pilkada 2018. Terbukti, mahyeldi sebagai incumbent yang menang. Bahkan menang telak meskipun Emzalmi dan Desri Ayunda waktu itu mayoritas didukung semua parpol, termasuk partai besar seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, kecuali PKS dan PAN,” bebernya.
Tapi jika akhirnya, apa yang menjadi isu di publik yang saat ini gonjang-ganjing terbukti, memang PKS ditinggalkan dan dikerjai dalam pemilihan Cawawako, ini tentu menjadi energi lebih besar bagi kader pendukung dan relawan PKS yang merasa dikhianati dan ditinggalkan untuk berjuang merebut kembali posisi wako pada periode 2024. (hen)
