SAWAHAN, METRO
Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Faisal Nasir mengungkapkan, wacana diwajibkannya rapid tes bagi peserta didik sebelum masuk sekolah oleh Dinkes Padang itu dinilai tidak tepat sasaran dan akan hanya membuang-buang anggaran negara saja.
“Semestinya yang harus dilaksanakan adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) pada anak dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Jika ditemui melanggar, berikan sanksi,” ujar Faisal Nasir, Senin (17/5).
Ia menyampaikan, warga yang telah vaksin saja tak menjamin sehat atau terhindar dari penularan virus, apalagi rapid tes.
“Kita berharap pelaksanaan Rapid tidak digelar Dinkes kepada peserta didik. Namun pengawasan ketat dan berkala yang mesti dimaksimalkan,” paparnya.
Anggota Komisi IV DPRD padang lainnya, Zulhardi Z Latief menyampaikan apakah Dinkes sanggup melayani seluruh peserta dalam pelaksanaan rapid tes tersebut. “Rapid butuh waktu dan tak sebentar pelaksanaannya,” ujar kader Golkar ini.
Seperti diberitakan POSMETRO, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang DR. Fitri Arsih menjelaskan, liburan usai lebaran berpeluang setiap siswa dan guru serta tenaga kependidikan sekolah terpapar virus Covid-19. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penerapan prokes 3M di masyarakat.
“Sebelum aktivitas sekolah dimulai, harus dilakukan tes rapid antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada guru dan siswa. Hal ini dikarenakan saat lebaran, penerapan prokes di rumah sangat longgar karena menganggap keluarga yang datang aman dan tidak terpapar Covid-19,” jelasnya.
Fitri Arsih berharap kebijakan rapid antigen sebelum sekolah luring hendaknya telah menjadi SOP baku bagi Dinas Pendidikan provinsi dan kota/kabupaten dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Pihak sekolah tentu bertindak sesuai dengan instruksi dari dinas pendidikan. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada Dinas Pendidikan untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait hal ini,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Pakar Pendidikan UNP Dr. Muhyiatul Fadilah. Menurutnya, wajib swab menjadi sesuatu yang penting ditetapkan bagi para guru dan siswa. Selain itu, Dinas Pendidikan harus mengimbau sekolah agar mengedarkan kembali surat kesediaan mengikuti pembelajaran luring, Sehingga wali murid bisa memutuskan ikut atau tidak dalam proses pembelajaran luring dan memilih proses belajar mengajar secara daring.
“Siswa dan guru termasuk tenaga admin sekolah diperbolehkan masuk jika membawa surat keterangan negatif Covid-19. Jika tidak, proses pembelajaran tatap muka dilakukan secara daring sambil tetap mempertahankan dan meningkatkan kesehatan bebas Covid-19. Selain itu, sekolah harus memberlakukan small class melalui metode shift. Saat ini metode shift yang diterapkan sangat keliru yang mana jumlah siswa tetap full namun jumlah hari sekolah yang dipangkas,” jelasnya. (ade)
