PADANG, METRO
Masa operasi penyekatan arus balik lebaran di perbatasan wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dengan provinsi tetangga diperpanjang oleh Polda Sumbar hingga 24 Mei 2021 mendatang. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 usai libur Idul Fitri 1442 Hijriah.
Dengan diperpanjangnya masa penyekatan itu, petugas gabungan TNI/Polri yang bertugas di Pos Penyekatan Perbatasan akan tetap memberlakukan sanksi putar balik bagi kendaraan pemudik yang akan keluar masuk Sumbar di pos penyekatan tersebut.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan, perpanjang masa operasi penyekatan ini menyusul periode larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021.
“Pos penyekatan tersebut seharusnya berlaku sampai tanggal 17 Mei 2021 sesuai rentang waktu Operasi Ketupat Singgalang 2021 yang oleh Polda Sumbar. Kami menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat tersebut,” kata Kombes Pol Satake Bayu, Senin (17/5).
Menurut Kombes Satake Bayu, dengan adanya kebijakan pusat tersebut, pihaknya memperpanjang periode operasional semua pos penyekatan yang sebelumnya didirikan di tujuh daerah di Sumbar yang berbatasan langsung dengan provinsi lainnya.
“Untuk pos pengamanan dan pelayanan (Pos PAM dan Pos Yan) tetap sesuai dengan agenda Operasi Ketupat Singgalang, yaitu sampai tanggal 17 Mei 2021. Pos-posnya Operasi Ketupat berakhir sesuai jadwalnya,” ungkap Kombes Pol Satake Bayu.
Kombes Pol Satake Bayu menegaskan, dengan diperpanjangnya pos penyekatan ini, pihaknya masih memberlakukan sanksi putar balik terhadap pemudik yang akan keluar masuk Sumbar di pos penyekatan tersebut.
“Personel yang kami tempatkan di sana masih bertugas, bergabung dengan personel dari instansi lainnya. Jadi yang tidak sesuai syarat dan ketentuan tetap akanp kami putar balik,” pungkasnya.
Diketahui, kendaraan yang hanya diperbolehkan melintasi pos penyekatan yaitu kendaraan logistik atau sembako, kendaraan dalam perjalanan dinas dan disertai surat keterangan, dan kendaraan dalam keadaan darurat.
Kombes Pol Satake Bayu menuturkan, masyarakat yang diperbolehkan ke;uar dan masuk wilayah Sumbar adalah yang ada surat Dinas dari pimpinan. Kemudian yang bersifat urgent karena keluarga sakit atau membawa keluarga yang sakit dengan membawa surat keterangan dari pihak desa.
“Selanjutnya yaitu kendaraan yang membawa sembako, BBM, dan juga ambulans yang membawa pasien. Jadi, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen jika ingin melintas di perbatasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Sumbar telah mendirikan 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan. Di antaranya yaitu pos sekat Muaro Cubadak, Kecamatan Rao perbatasan dengan Sumatra Utara. Pos sekat Mapattunggul, Kecamatan Mapat Tunggul berbatasan dengan Provinsi Riau. Pos Sekat Provinsi (Kampung Baru, Nagari Bantahan, Kecamatan Rabat).
Kemudian pos sekat Pangkalan berbatasan dengan Provinsi Riau. Pos sekat Silaut, Kecamatan Silaut berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, pos Sekat Sako, Kecamatan Rahul Tapan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten kota Madya Sungai Penuh Kerinci. Pos sekat JTO Kamang perbatasan dengan Provinsi Riau.
Berikutnya pos Sekat Simalidu berbatasan dengan Provinsi Jambi. Pos sekat Sungai Rumbai berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Terkahir, pos Sekat Provinsi Kubang Gajah Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. (rgr)
