Pemkab Padangpariaman dibawah kepemimpinan Bupati Padangpariaman Suhatri dan Wakilnya, Rahmang menyambut lebaran tahun 2021 menerima opini Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Sumatra Barat untuk ke 8 kali. Sebelumnya, Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengikuti video conference penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Padangpariaman tahun 2020 bersama BPK Sumatera Barat.
Dalam rapat yang dipimpin oleh BPK Sumbar memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas sembilan laporan keuangan pemerintah daerah se Provinsi Sumatera Barat.
Salah satunya, Kabupaten Padangpariaman dan beberapa kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
Kepala BPK Sumatra Barat menjelaskan bahwa semua pemerintah daerah di Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, untuk Padangpariaman adalah yang ke 8 kali. Diharapkan pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
BPK Sumbar kembali menegaskan jika opini tanpa pengecualian ini menunjukkan komitmen antara DPRD dan manajemen pemerintah daerah, untuk terus mendorong dalam perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.
Terlepas dari catatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, BPK masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kepala BPK mengatakan permasalahannya diantara lain di Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman, ini terkait dengan penetapan dan pemungutan dan pendapatan pajak daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sehingga terdapat kekurangan penerimaan pajak daerah dan juga keterlambatan yang belum dikenakan. Kemudian, terakhir juga terdapat kelebihan pembayaran tunjangan reses dan dana operasional pimpinan di sekretariat DPRD.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur penghargaan WTP dari BPK RI ini adalah langkah awal dari Kabupaten Padangpariaman berjaya dalam segala bidang pembangunan.
“Kita ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders dan doa masyarakat Kabupaten Padangpariaman. Semoga pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Padangpariaman lebih baik, akuntabel dan transparan ke depannya,” tambah Suhatri Bur mengakhiri..(***)
