PESSEL, METRO
Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Sri Wibowo, S.iK.,MM menghimbau para nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap ikan pukat harimau lampara Dasar ( Mini Trawl), yang dapat merusak ekosistem habitat ikan di laut dan juga terumbu karang.
“Saya ingatkan lagi pada nelayan supaya tidak menggunakan alat tangkap ini, mari bersama jaga kelestarian habitat ikan untuk kelangsungan anak cucu kita dikemudian hari,” ajak Sri Wibowo, pada Pos Metro dikantornya. Rabu (5/5/2021).
Atas laporan dan informasi warga pihaknya telah mengintruksikan kapolsek Air Haji memalui anggota Bhabin memberikan himbuan pada para nelayan untuk tidak menggunakan pukat harimau saat pergi menangkap ikan ke laut.
Sri Wibowo juga mengajak pada dinas terkait, camat dan walinagari ikut turun mensososialiasikan pada warganya dan nelayan. Karena masalah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab dari jajaranya saja, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh istansi terkait didalamnya.
“ Jika sudah dilakukan himbuan, sosialisasi dan teguran tapi dihiraukan, tindakan tegas dilakukan,” Tegas Kapolres Pesse itu.
Sementara itu angota DPRD Pessel Novermal Yuska, SH juga ketua Fraksi PAN DPRD Pessel mengungkapkan, sudah beberapa hari ini belakangan masyarakat bahwa pukat harimau Lampara Dasar (mini trawl) asal Air Haji, kecamatan Linggo Sari Baganti kembali marak.
Bahkan operasinya sampai ke Pasia Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir. Kondisi ini kembali meresahkan nelayan tradisional yang ada di Punggasan, Muara Jambu, Pasia Harapan, Sumedang, Pasia Pelangai, Lakitan dan Kambang.
Selain merusak terumbu karang, pukat harimau ini juga sudah memicu beberapa kali konflik horizontal sesama nelayan.
Untuk itu, saya meminta aparat penegak hukum dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpolair dan Satrol Lantamal bertindak tegas. Karena sudah melanggar kesepakatan dan aturan yang berlaku. Dulu kesepakatannya, sebelum alat tangkapnya diganti, mereka boleh beroperasi di seputaran Air Haji, tidak boleh keluar dari sana.
Tahun 2019 sudah ada program penggantian alat tangkap dari Pemkab Pessel dan Pemprov Sumbar. Tapi tidak terealisasi karena pemilik kapal pukat harimau minta penggantian berupa uang, sementara penggantian harus berupa alat tangkap.
Solusi kedepan adalah, program penggantian alat tangkap harus digulirkan kembali. Dan, pengawasan harus ditingkatkan dengan membangun Pos Pengawasan di kawasan tersebut. Saya sudah sering menyuarakan pengadaan hibah tanah dan bangunan untuk Pos AL seperti yang diminta Lantamal II Padang. Tapi sampai kini belum juga terealisasi.
Dirinya berharap dan meminta pada Pemkab Pesse lebih serius menyikapi persoalan ini. Jangan ada lagi nelayan kita tertangkap razia karena menangkap ikan pakai pukat harimau. Mereka harus diberdayakan dengan mengganti alat tangkapnya dengan yang dibolehkan. Dan, supaya tidak tumbuh kembali, segera dirikan pos pengawasan di kawasan tersebut. ( Rio)
