BUKITTINGGI, METRO
Walikota Bukittinggi sampaikan komitmen pemerintah daerah menuju sanitasi aman dan layak tahun 2022. Dari komitmen itu, Dinas Kesehatan Sumbar, menetapkan Bukittinggi menyatakan Kota Bukittinggi sudah siap dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau ODF (Open Defecation Free), di Aula Balaikota, Rabu (5/5).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safarmenyampaikan, komitmen ini disampaikan sebagai bentuk konsentrasi pemerintah untuk menciptakan Bukittinggi yang sehat dan aman. Komitmen itu disampaikan di depan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, tim verifikasi ODF dari provinsi serta kepala OPD, camat dan lurah se Kota Bukittinggi.
Komitmen tersebut, di antaranya, menyajikan data by name by address KK yang belum akses terhadap sanitasi aman dan layak. Menganggarkan untuk pembuatan DED IPLT tahun 2022. Memfungsikan IPAL komunal yang berada di kelurahan Belakang Balok untuk melayani masyarakat di kelurahan Birugo dan Belakang Balok.
Membuat MoU dengan Baznas untuk bantuan jamban sehat bagi keluarga yang tidak mampu. Menertibkan pemilik rumah kontrakan dan penyewa tanah untuk tempat tinggal agar mempunyai sarana wc dengan septic tank melalui perwako.
“Penganggaran dana sebesar Rp 1 miliar per kelurahan yang peruntukannya disesuaikan dengan kondisi masing masing kelurahan. Adanya program rumah layak huni dengan anggaran Rp 1,5 miliar dari APBD diwajibkan membuat jamban dengan septic tank, diutamakan pada lokasi yang masih beresiko tinggi,” sebut Erman Safar.
Selain itu, juga ada beberapa komitmen lainnya yang disampaikan dihadapan tim verifikasi ODF Sumbar.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar, Ari Yuswandi mengapresiasi, komitmen Pemko Bukittinggi untuk menjadikan Bukittinggi menuju kota sanitisai aman dan layak. Dengan komitmen ini, Bukittinggi bisa jadi pelopor dan contoh untuk daerah lain, sehingga membuat Provinsi Sumatera Barat juga menjadi provinsi yang ODF.
“Dengan demikian kami tim verifikasi menyatakan Kota Bukittinggi sudah siap stop BABS, diperkuat dengan adanya komitmen dari Pemko menuju akses sanitasi aman dan layak tahun 2021. Kondisi ini akan dievaluasi secara berkala minimal 1 kali enam bulan. Apabila di kemudian hari masih dijumpai warga yang BABS, maka status ODF Bukittinggi akan dicabut oleh tim verifikasi ODF Sumbar,” ungkap Ari Yuswandi.
Dinkes dan tim verifikasi ODF Sumbar berharap, Bukittinggi selain berkomitmen ini, seluruh perangkat daerah, juga ikut mendukung hal ini. Sehingga upaya pemerintah daerah untuk bebas BABS berjalan maksimal dan dapat merubah perilaku masyarakat terkait BABS. (pry)
