S. PARMAN, METRO
Menjelang H-15 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, belum terlihat gelombang peningkatan arus mudik melalui bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Rabu (28/4), di loket bus NPM, Rabu (28/4), peningkatan penumpang yang membeli tiket tidak terlihat. Suasana loket masih sepi dan kendaraan bus yang stanby untuk beroperasi masih terlihat sedikit.
Menurut, An salah seorang operator tiket bus PO. NPM mengatakan, harga tiket ke Jakarta masih belum ada kenaikan atau masih harga standar. “Hingga saat ini tidak terjadi lonjakan penumpang yang membeli tiket untuk ke luar Sumbar. Relatif masih sepi penumpang,” kata An.
Ia menambahkan, untuk tiket tujuan Jakarta masih harga standar tidak ada kenaikan yakni berkisar Rp 450 ribu.
Sedangkan, informasi untuk lonjakan atau adanya pemudik dari Jakarta tujuan Padang, dia belum mendapatkan informasi dari kantor perwakilan Jakarta.
“Untuk lonjakan penumpang yang mudik lebih awal dari Jakarta tujuan Padang atau daerah lain di luar Sumbar kami belum dapat informasi hingga saat ini. Namun, untuk Jakarta ke Padang saat ini relatif sepi. Tahun lalu kita tidak beroperasi sama sekali,” sebut An.
Di sisi lain, ia menambahkan, tentang adanya larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, pihaknya belum mendapatkan informasi petunjuk maupun teknisnya.
“Saat ini masih belum ada informasi tentang informasi terkait aturan larangan mudik untuk antar provinsi. Saat ini bus masih bisa berangkat yakni tujuan Jakarta sehari bisa satu bus hingga dua bus yang diberangkatkan,” bebernya.
Sementara itu, Jefri (32), salah seorang pemudik yang membeli tiket dengan tujuan Bandung mengatakan, memilih pulang ke Bandung lebih awal, dikarenakan khawatir aturan mudik yang akan diterapkan pemerintah.
“Sengaja saya pulang ke Bandung lebih awal. Dikarenakan pekerjaan saya tidak terikat. Selain masih sepi dan nanti tidak was-was bilamana ada kebijakan larangan mudik itu mulai diterapkan,” kata Jef.
Sisi Dilematis
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Andalas (Unand) Purnawan mengatakan, kebijakan pemerintah tentang pengetatan dan larangan mudik, ada dua sisi yg dilematis, disatu sisi mudik lebaran ini akan menggerakkan perekonomian regional, disisi lain dapat berpotensi meningkatkan penyebaran dan jumlah masyarakat yang akan terkena Covid-19.
“Kebijakan pemerintah saat ini didasari oleh kondisi kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia masih tinggi, sehingga secara umum kebijakan ini dapat diterima,” kata Purnawan yang juga Dosen Fakultas Teknik Unand itu.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumbar Purnawan itu menyebutkan, bahwa kondisi jumlah masyarakat yang terkena Covid-19 dan kemampuan pemerintah menangani masalah Covid-19 ini berbeda-beda. Sehingga kebijakan pemerintah tersebut sebenarnya masih bisa dipertanyakan.
“Pada saat ini Gubernur Sumbar membolehkan mudik ke kota yang berada di dalam provinsi. Akan tetapi, penyekatan hanya dilakukan di 10 pos yang berhubungan dengan propinsi tetangga,” ujarnya.
Ia menuturkan, mudik di dalam provinsi dapat dipastikan akan terjadi, jika mempunyai kendaraan pribadi usahakan menggunakan kendaraan tersebut. “Jika mudik dalam provinsi diimbau, agar pemudik melaksanakan protokol kesehatan, selalu memakai masker diperjalanan dan berinteraksi dengan orang-orang disekelilingnya. Menjaga jarak dengan orang-orang lain dan selalu mencuci tangan jika bersentuhan dengan barang-barang yang berasal dari tempat umum. Jika mudik menggunakan angkutan umum, usahakan menggunakan kendaraan yang tidak berdesak-desakkan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” terangnya.
Kemudian, kata Purnawan, di pos penyekatan yang terletak di jalan utama, kemungkinan akan terjadi antrean di saat mendekati hari Lebaran.
“Meskipun disyaratkan harus membawa surat keterangan dan hasil tes swab/antigen, sebagian masyarakat yang berasal dari luar provinsi akan tetap berusaha masuk ke Sumbar. Untuk itu, perlu persiapan pengaturan lalu lintas ekstra dilakukan kepolisian terutama di pintu masuk agar tidak terjadi antrean kendaraan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 saat ini masih belum berlaku meski pemerintah baru saja mengeluarkan aturan pengetatan syarat perjalanan atau bepergian.
Rinciannya, pemberlakuan pengetatan perjalanan dimuai H-14 larangan mudik, yakni dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021.
Syarat bepergian ke luar kota tersebut diperketat seiring terbitnya Addendum Surat Edaran Satuan Tugas (SE Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 (aturan dilarang mudik Lebaran).
Selanjutnya, aturan bepergian juga diperketat pada periode H+7 pasca masa peniadaan mudik yakni, pada 18 Mei sampai 24 Mei.
Adapun masa larangan mudik berlaku efektif pada 6-17 Mei sesuai SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Artinya, sebelum mudik dilarang, masyarakat masih bisa bepergian asal asal memenuhi syarat perjalanan. (hen)
