PADANG, METRO
Persoalan bangunan gedung kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang di Jalan AR Hakim, Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan berlanjut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Barat (Kanwil Kemenkum HAM Sumbar).
Senin, (26/4), dilaksanakan rapat penyusunan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM dengan instansi terkait dengan, pihak STIH, pihak Universitas Negeri Padang (UNP), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang serta Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Rapat itu diselenggarakan atas pengaduan pihak STIH Davip Maldian pada 8 Maret lalu.
“Tujuan kita membuat pengaduan tentu berkaitan adanya dugaan adanya perampasan tanah dan bangunan. Di samping itu laporan kita ke Polda Sumbar tidak pernah ditindaklanjuti,” jelas Davip Maldian didampingi Kuasa Hukum Eko Kurniawan, SH di ruang rapat Tuanku Imam Bonjol Kanwil Kemenkumham Sumbar, Senin (26/4).
Eko Kurniawan pada rapat juga menegaskan posisi laporan di tingkat Polsek Padang Selatan, Polres Padang dan Polda Sumbar belum jelas tindaklanjutnya.
“Sampai hari ini kita belum menerima bagaimana tindak lanjut laporan tersebut.Pengaduan kita ke Polda Sumbar pun tak ditanggapi. Padahal sudah 4 kali kita buat laporan,” ungkap Eko Kurniawan
Kepala Sub bidang pemajuan HAM kemenkumham Kanwil Sumatera Barat Dewi Nofyenti pada rapat menjelaskan bahwa tujuan rapat mendengar para pihak. “Maksud kita mengundang para pihak berkaitan dengan menggali informasi.Setelah informasi kita peroleh baru dapat kita jadikan rekomendasi,”kata Dewi.
Sementara, pihak UNP diwakili oleh Pembantu Rektor ll Syahril menyatakan pihaknya bersikukuh mempertahankan bahwa bangunan kampus STIH sudah sesuai aturan yang berlaku.
“Kita sudah final mengenai bangunan kampus yang di AR Hakim milik UNP,” beber Syahril.
Hasil rapat yang alot dan saling adu argumentasi tersebut akan tertuang dalam bentuk rekomendasi. Untuk rekomendasi pihak Kemenkumham akan memberikan dalam waktu dekat. (rel)
