ADINEGORO, METRO – Pilkada Padang terus memanas seiring semakin dekatnya waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, akhir-akhir ini marak isu yang menyebutkan, ada “uang mahar” dalam penentuan calon wali kota dan wakil wali kota dari partai politik. Hal itu menarik perhatian Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra, Andre Rosiade.
Andre menyebut, dia merasa kurang nyaman dengan adanya isu transaksi sampai belasan miliar untuk mendapatkan tiket ke Pilkada. Hal itu tentu bergaung negatif, di kota yang masih memegang falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini (ABS-SBK). Menurut Andre, tidak seharusnya, uang menjadi alasan partai politik menentukan calon.
”Saya dengar ada isu negatif jelang Pilkada Padang 2018 mendatang. Ada transaksi belasan miliar untuk maju Pilkada Padang 2018. Miris ya, masih ada juga yang seperti ini. Entah kapan bersihnya isu dan informasi ini,” kata Andre kepada wartawan kemarin. Hal yang sama juga disebar Andre di sejumlah WhatsApp Group (WAG).
Ditegaskan Andre, kalau memang seandainya ini benar dan terbukti, tentu telah mencederai Pilkada Padang. Karena, politikus kotor tidak layak untuk dipilih oleh masyarakat. Sebab, akan berdampak buruk nantinya kepada masyarakat kalau seorang tokoh maju dengan transaksi belasan miliar. Apalagi melibatkan orang-orang besar dan juga petinggi partai.
“Yang lebih pahitnya lagi, dari seseorang yang kita tahu secara pribadi, tokoh yang diisukan ini tidak punya uang secara pribadi. Melainkan yang punya uang keluarganya. Tentu ini akan menjadi preseden buruk, karena jika terpilih, harus mengembalikan lagi uang itu,” sebut Andre.
Dengan tegas Andre menyebut, masyarakat jangan memilih peserta Pilkada yang maju dengan transaksi politik uang. Karena, mereka akan berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan itu. ”Belum terpilih saja sudah seperti itu. Pilihlah yang maju tanpa ada embel-embel uang. Agar pas duduk, tidak berupaya mengembalikan uang lagi,” sebut Andre.
Gratifikasi
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi juga mengakui mendengar informasi adanya calon yang membayar “mahar” tersebut. Namun menurutnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum saat adanya helat demokrasi seperti Pilkada.
”Transaksi seperti ini tidak baik untuk demokrasi. Karena semuanya mengandalkan uang dalam berpolitik. Jadi, politik transaksional ini sudah menjadi pengetahuan umum. Mestinya, hal yang memiriskan ini menjadi perhatian oleh pemerintah pusat,” ujar Asrinaldi, kemarin.
Terlebih, kata doktor ilmu politik ini, ada partai partai yang terang-terangan meminta uang untuk bisa mencalonkan seseorang. Tentunya, partai itu harus diberikan sanksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Karena ini bahagian dari proses gratifikasi dan korupsi yang memang berdampak pada calon itu nantinya,” tambah Asrinaldi.
Karena, sambungnya lagi, kalau bakal calon ini nanti berkuasa maka uang yang pernah disetor dulu ke parpol pengusungnya akan diupayakan kembali. Minimal pulang pokok. “Ini memang tidak sehat dalam konteks demokrasi,” kata Asrinaldi.
Sayangnya, sebutnya, transaksi politik itu susah untuk dibuktikan. Karena memang, hanya bergulir sebagai isu-isu belaka, tidak ada bukti pembayaran, kwitansi dan sebagainya “Sulit untuk membuktikan mereka itu membayar. Tapi desas-desus memang iya. Barangkali yang di Jakarta juga seperti itu,” tuturnya.
Sebab, mereka tidak mungkin memberikan kursi secara gratis kepada calon. Untuk mendapatkan kusi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota itu tidaklah gratis. “Orang itu berkampanye, orang itu menanamkan manivestonya dengan uang. Tiba-tiba, ketika dia menang, kan tidak mungkin diserahkannya kursi itu kepada orang yang hendak jadi wali kota secara cuma-Cuma. Jarang sekali itu terjadi,” paparnya.
Terkait dengan banyaknya jumlah yang harus disetorkan untuk parpol hingga belasan miliar, Asrinaldi mengatakan. tidak mengetahui uang itu pastinya untuk apa dipakai. Karena, banyak didengar bahwa uang itu digunakan untuk kampanye dan sebagainya.
“Ada uangnya untuk saksi, untuk menggerakkan mesin politik dan sebagainya kita kan tidak tahu. Kalau memang itu alasanya maka ada justifikasi bagi mereka kalau menjadi seorang anggota legislatif, wali kota, wakil dan sebagainya itu mahal,” terangnya.
Tapi yang jelas, kata Asrinaldi, hal yang dilakukan ini merupakan suatu yang buruk. Sebab, akan terjadi hal-hal yang tidak baik saat menjabat. Seperti upaya mengembalikan uang saat kampanye dan sebagaimanya dengan cara yang tidak baik.
“Saya belum mendengar ada parpol yang tidak melakukan transaksi politik. Kalau terus-terusan seperti ini, maka jarang ada pemimpin bersih di negeri ini,” tutup Asrinaldi. (d)
