SAWAHAN, METRO
Kantor Kementerian Agama mengunjungi Komisi IV DPRD Padang, Senin (19/4). Berbagai persoalan keumatan disampaikan Kakanwil Kemenag Kota Padang Majanis dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV Azwar Siry bersama anggota Dewi Susanti.
Diantara beberapa persoalan yang disampaikan adalah, Kemenag berharap ada sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang. Dimana, ketika ada pernikahan, pasangan pengantin bisa mendapatkan kartu nikah, buku nikah, Kartu Keluarga (KK) baru dan KTP baru.
“Kalau ini ini bisa disinkron, tentu masyarakat kita akan terbantu,” kata Marjanis.
Kemudian, tentang Haji, Marjanis mengungkapkan, bagaimana menghargai dan melayani tamu Allah ini baik dari mengantar jamaah haji ke asrama maupun menjemputnya, sesuai UU No 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. “Bagaimana bisa dibantu logistik jamaah dan transportasi,” katanya.
Sementara di bidang Pendidikan Agama Islam, guru agama yang di SD dan SMP itu banyak yang belum menerima sertifikat PPG kelayakan guru. Sehingga mereka ini tidak bisa mendapat sertifikasi juga naik pangkat.
“Ini kan guru yang diangkat oleh Pemko namun belum tuntas. Kita berharap bagaimana Pemko bisa melaksanakan PPG atau menyediakan dana untuk ini sehingga guru-guru kita bisa terbantu,” ujar Marjanis.
Terkait dengan hibah maupun wakaf, saat ini masih banyak kantor-kantor KUA dan sekolah keagamaan yang status tanahnya masih pinjam pakai. Sehingga pihak Kemenag pun tidak bisa maksimal memanfaatkan maupun membangunnya.
“Kami berharap Pemko bisa menghibahkannya secara penuh sehingga bisa disertifikatkan atas nama Kemenag, sehingga kita bisa manfaatkan dengan optimal. Karena kalau belum milik Kemenag, kita tidak bisa membangun karena dari segi nomenklaturnya tidak bisa karena tanahnya belum kita yang punya,” katanya.
Ia berharap dalam persoalan ini pemerintah bisa hadir dan bisa mengakomodirnya, status tanah masjid dan mushalla. Karena kalau ada yang mempertanyakan keabsahan tanah tentu kita tidak bisa menjawabnya, karena status wakafnya belum jelas,” katanya.
Sementara Ketua Komisi IV Azwar Siry menyatakan pihaknya telah menampung berbagai persoalan yang disampaikan Kemenag. Namun tentunya hal itu perlu tindak lanjut dengan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah kota.
“Kalau hanya disampaikan ke Komisi IV tentu agak sulit, karena aturan keuangan sekarang sangat ketat. Ini perlu duduk bersama antara Kemenag, Banggar DPRD dan Kepala Daerah serta TAPD,” katanya.
Termasuk soal anggaran, seperti menasik haji. Ini hendaknya bisa dianggarkan di APBD karena untuk melaksanakan haji itu tentu harus dipersiapkan dengan baik. “Ini juga sekali lai perlu Rakor dan duduk bersama pemangku kepentingan,” katanya. (ade)
