PADANG, METRO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna Penetapan LKPJ tahun 2020 dan rancangan awal (Ranwal) RPJMD tahun 2021- 2026 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Kamis (17/4).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua DPRD, Pemerintah Provinsi dihadiri Gubernur, anggota DPRD dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.
Ketua DPRD Sumbar mengatakan, penetapan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan penetapan kesepakatan bersama terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026. Penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2020
“Kami ingatkan kembali kepada gubernur untuk merevisi kembali peraturan Gubernur tentang Hibah dan Bansos sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 77 tahun 2020, peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan peraturan Gubernur tentang Beasiswa yang bersumber dari hibah PT Rajawali,” ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi.
Menurut Supardi, peraturan Gubernur tersebut sangat diperlukan dalam pencairan anggaran yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan diperlukan juga penyusunan perencanaan anggaran pada tahun 2022 prosesnya telah dimulai tahun ini.
“Untuk pembahasan LKPJ dan rancangan awal RPJMD, DPRD telah membentuk Pansus bertugas merumuskan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dan merumuskan kesepatakan bersama terhadap rancangan awal Sumbar tahun 2021- 2026,” ujar Supardi.
Lanjut Supardi, pendapat akhir fraksi- fraksi tersebut menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari hasil pembahasan telah dilakukan masing- masing Panitia Khusus.
Adapun keputusan DPRD dimaksud diberi nomor: 10/SB/2021 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.
Nomor: 11/SB/2021 tentang persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026.
Soal Rekomendasi LHP BPK
Dalam kesempatan itu, Supardi juga mengatakan pemerintah provinsi tak serius menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar terkait LHP BPK terkait penggunaan dana COVID-19 di APBD 2020.
“Gubernur Sumbar harus punya progres terhadap rekomendasi LHP BPK dana COVID-19,” kata dia.
Menurutnya hingga saat ini belum ada laporan dari gubernur soal tindaklanjut rekomendasi tersebut. “Kita yakin dan percaya gubernur sudah melakukan itu, tapi laporan resminya belum,” katanya.
Menurut dia banyak rekomendasi dari DPRD yang tidak dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar dan salah satunya rekomendasi terhadap LHP BPK kepatuhan atas penanganan COVID-19.
Hal ini harus menjadi catatan bagi Pemprov agar menindaklanjuti rekomendasi DPRD ke depannya.
“Jadi ini ada kasus yang berulang-ulang setiap tahun, tidak melaksanakan rekomendasi DPRD, tidak hanya LHP BPK saja tapi banyak termasuk rekomendasi di tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rekomendasi DPRD Sumbar soal LHP BPK dana COVID-19. Namun memang menurutnya tidak semua progres diberitakan.
“Itu sudah berjalan, suratnya sudah sampai kepada yang bersangkutan, sudah ada hasil kesepakatan dari tim, sudah ada sanksi,” katanya.
Sementara soal hukumnya, dia menyerahkan kepada yang berwenang. Menurutnya yang penting semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya DPRD Sumbar melaksanakan rapat paripurna pada 27 Februari 2020 menindaklanjuti hasil LHP BPK RI terhadap aliran dana sebesar Rp 49,2 miliar dalam penanganan COVID-19.
DPRD merekomendasikan BPK untuk melakukan audit Investigasi dan meminta Gubernur Sumbar menindak Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19.(hsb)
