DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Rapat Paripurna Istimewa hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-180, pada 13 April 2021. Melalui momentum hari jadi, wujudkan Limapuluh Kota madani, beradat dan berbudaya. Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1442 H-2021 M, Paripurna dilaksanakan pada sore hari sambil buka bersama di DPRD Limapuluh Kota.
Ibarat melihat kaca spion, melihat ke belakang untuk maju ke depan. Seminar dan diskusi serta berbagai referensi telah dikumpulkan untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota didapatkan secara konsep pemerintahan Limapuluh Kota telah ada sebelum penjajah masuk ke daerah ini, namun sejak zaman Belanda secara yuridis baru ditemukan dengan nama Afdelling Lima Limapuluh,dan Luhak Limapuluh Kota di awal Kemerdekaan serta Kabupaten Limapuluh Kota yang sekarang.
Ditetapkan tanggal 13 April 1841 hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota , merupakan tanggal dikeluarkannya Besluit No 1 tentang reorganisasi pemerintahan Sumatra’s Westkust yang isi besluit tersebut membentuk 9 Afdeelingen. Salah satunya nama Afdeelingen tersebut adalah Afdeeling Limapuluh Kota. Pembentukan Afdeeling Limapuluh Kota pada 13 April 1841 yang wilayahnya meliputi : Limapuluh Kota, Halaban, Lintau, Buo, Koto Tujuah dan XIII Kota merupakan titik awal dimulainya administrasi pemerintahan, yang kemudian mengalami beberapakali reorganisasi.
Reorganisasi kedua dilaksanakan pada 1 Januari 1865 di mana Afdeeling Limapuluh Kota dengan ibukotanya Payakumbuh, terdiri dari dua Districten /Onderafdeelingen, yaitu: Payakumbuh (ibu kota Payakumbuh) dan Puar Datar (ibukota Suliki). Reorganisasi ketiga untuk Limapuluh Kota dilakukan pada 1 Januari 1905 dalam Staatsblad van Nederlandsch –Indie No 418 dijelaskan bahwa Afdeeling Limapuluh Kota terdiri dari 3 Onderafdeeling, yaitu : Payakumbuh, Puar Datar dan Mahat dan Boven Kampar.
Afdeling Limapuluh Kota ini berlanjut pada zaman pendudukan Jepang dengan nama Limapuluh Kota Bun dan berlanjut pada awal kemerdekaan, 8 Oktober 1945 dengan nama Luhak Limapuluh Kota dan kemudian terjadi beberapa kali pemekaran, pada tahun 1948, dan pemisahan Bangkinang pada tahun 1956, serta pemekaran dengan pembentukan Kota Payakumbuh pada Desember 1970. Berdasarkan sidang paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota maka ditetapkanlah , Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tentang Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota, tertanggal 26 November 2008 bahwa tanggal 13 April ditetapkanlah Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota.
Harapan dari Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra SSi dari Fraksi Gerindra yang didampingi Wendi Chandra ST dari Fraksi Demokrat (Wakil Ketua) dan Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar (Wakil Ketua).
”Perayaaan HUT Kabupaten Limapuluh Kota kali ini terasa sangat spesial dan berbeda dikarenakan pada saat ini pemerintah sedang menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan sekaligus kita melaksanakan awal puasa Ramadhan 1442 H/2021 M yang jatuh pada hari ini. Kabupaten Limapuluh Kota sampai saat ini adalah sebuah daerah yang terus berbenah dan melangkah maju,” ujar Deni Asra.
Dikatakan Deni, oleh karena itu, Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-180 semestinya bukanlah semata-mata peristiwa mengenang dan berbagi cerita sejarah, sekadar bergembira atau hanya untuk sekadar sebuah kegiatan seremonial belaka. Tapi lebih dari itu, yaitu untuk mengevaluasi kekurangan daerah kenapa masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang pembentukannya masih muda dari Kabupaten Limapuluh kota.
Dan sebagai momentum strategis, untuk melakukan kilas balik terhadap derap pembangunan yang telah dilakukan dengan bertemakan “ Peringgatan Hari Jadi ke-180 sebagai momentum awal perwujudan Limapuluh Kota yang Madani, berdaulat dan berbudaya dengan mematuhi Protokol Kesehatan, 13 April 2021 ini bertepatan dengan 1 Ramadhan 1442 H. Dan untuk itu mengajak semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan terus meningkatkan ibadah, serta kembali merakit kebersamaan menjaga persatuan dalam memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya serta kita jadikan Ramadhan Sebagai Momentum Mengajarkan Semangat Kebersamaan Untuk Meraih “Kemenangan” bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
”Perlu kami ingatkan, bahwa peringatan hari pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-180 ini, berdasarkan Perda Nomor 11 /2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 26 November 2008 di mana peringatan hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota dalam bentuk Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan di Aula DPRD dan diperingati untuk pertama kalinya tangal 13 April 2009 artinya telah 13 tahun kita peringati melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD ini sama halnya usia Gedung DPRD Limapuluh Kota ini telah berusia 13 tahun,” kata Deni Asra.
Katanya, Limapuluh Kota dikenal dengan masyarakatnya “yang ramah tamah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landai “ artinya masyarakat Limapuluh Kota telah dikenal dengan masyarakat yang ramah tamah persuasif yang tidak suka pertengkaran dan suka menerima tamu. Untuk itu dalam momentum Hari Jadi dan bertepatan dengan menjalankan Ibadah Bulan Suci Ramadhan, masyarakat Limapuluh Kota mari saling bermaaf maafan, mari bersama sama bangun, bangkit dan bersatu meraih kemenangan, secara keseluruhan sama sama melalui hari yang berat dari awal tahun 2020.
“Dengan adanya wabah corona memberikan pelajaran penting bagi kita semua, pertama untuk menumbuhkan kembali karakter gotong royong dengan solidaritas kebersamaan yang kuat, kedua, menguatkan keberagaman yang subtansional penuh dengan kasih sayang, toleransi dan semangat berbagi,” kata Deni Asra.
Kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, marilah meningkatkan kebersamaan, rapatkan barisan dan satukan persepsi dalam membangun Limapuluh Kota yang sama-sama dicintai walaupun daerah secara administratif telah berumur 180 tahun, namun bila lihat dari kaca mata pembangunan masih jauh tertingal dari kabupaten yang berumur lebih muda dari Limapuluh Kota. Untuk mari secara bersama mencari stategi yang terbaik untuk menjadikan Kabupaten Limapuluh Kota terdepan di Provinsi Sumbar.
Jika para pemimpin saling bermufakat untuk maslahat, para stakeholder saling bersetuju dan para OPD pelaksana bersungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada rakyat, lalu kemudian rakyat mendukung serta memberikan kesetiaannya kepada pemimpin, Insya Allah Limapuluh Kota ini memperoleh berkah dan cepat mencapai kemajuan sesuai dengan Visi Misi kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan visi “ Mewujudkan Limapuluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak –Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” ulas Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra.
Ditambahkan Deni Asra, kunci pokok keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian pembangunan daerah tersebut. Sedangkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan-perubahan kearah peningkatan SDM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan SDM dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik di mana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. “Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Wendi Chandra, ST, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota.
Dikatakan Wendi, begitu juga halnya dengan kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada tahun mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Lima Puluh Kota membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan, Asrul mengharapkan, dengan memperingati hari jadi Limapuluh Kota ke-180 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selain itu memperbaiki diri untuk melihat lagi realisasi yang telah dikerjakan dan program apa untuk ke depannya yang dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Limapuluh Kota.
Diharapkan masing-masing OPD yang bermitra dengan Komisi I diminta mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga masyarakat lebih cepat dapat merasakan manfaatnya. Di samping itu kepada Mitra kerja Komisi I diharapkan agar dapat menjaga komunikasi dua arah yang baik. “Sehingga tidak memberikan informasi yang salah terhadap segala program dan kegiatan yang telah kita rencanakan bersama,” ungkap Asrul.
Dengan Koordinator Deni Asra SSI Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Gerindra Komisi I dengan susunan sebagai berikut, Asrul ( Ketua Komisi) Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani SE, H Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko, Dt Putih SH, Riko Febrianto SH, Drs Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam.
OPD yang bermitra dengan Komisi I, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan 13 kecamatan.
”Ke depan kita harus fokus terhadap perbaikan jalan utama yang berada di pinggir dan di perbatasan yang selama ini termarginalkan oleh Pemerintah Limapuluh Kota atau dengan konsep “obat nyamuk” membangun daerah dari pinggir,” ujar Wendi Chandra ST, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dan Koordinator Komisi II.
Wendi juga menyorot soal insfrastruktur di kawasan IKK Sarilamak, di mana seharusnya telah mulai dibenahi sehingga Sarilamak dapat menjadi kota yang refresentatif dan layak sebagai pusat pemerintahan. “Mengingat sudah terlalu lama sistim pembiaran di Ibu Kota Kabupaten Sarilamak, 180 Tahun bukanlah waktu yang sebentar, sudah seharusya IKK ini diprioritaskan kembali,” kata Wendi.
Ketua Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan, H Yos Sariadi SAg dalam refleksi ulang tahun Limapuluh Kota ke-180 sangat fokus menyorot, dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. “Dengan Momentum hari jadi ke-180, mari kita bangkit bersama memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang sejahtera. Di mana dari data yang ada bahwa berdasarkan kondisi internal Limapuluh Kota serta melihat perkembangan perekonomian dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, maka prioritas yang ditetapkan dapat membawa daerah untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi,’ ujar Yos.
Kemudian, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan infrastruktur, meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu seluruh OPD agar meletakan prioritas kegiatan sesuai dengan situasi daerah. Jangan berdasarkan pendekatan emosional dan primordial belaka.
“Dan, perlu dilakukan keseimbangan, keselarasan pembangunan terutama di jorong jorong yang terisolir dan masih tertinggal dalam pembangunan SDM dan infrastruktur jalan yang menyebabkan mereka tetap terbelakang,” ujar Yos Sariadi.
Dengan Koordinator Wendi Chandra ST dari Fraksi Demokrat. Komisi II dengan susunan sebagai berikut H Yos Sariadi S.Ag (Ketua Komisi II) Ir Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius dan Hemmy Setiawan.
OPD yang bermitra dengan komisi II, yaitu Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi seluruh pemerintahan yang ada. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
”Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh daerah, kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas SDM sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah,” ujar ujar Syamsul Mikar, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.
. Dikatakan, Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas SDM anusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Limapuluh Kota.
Namun terpaan wabah Covid-19 yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin, masalah besar yang dihadapi daerah sedang berkembang adalah kemiskinan, tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu menjadi perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif, untuk itu dalam HUT Limapuluh Kota ke- 180 ini ingin mengingatkan kembali untuk menyorot dan memprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan di Limapuluh Kota.
Sementara, Ketua Komisi III Virmadona SSos, dalam refleksi hari jadi Limapuluh Kota yang ke-180 harus bekerja keras mencari strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah, Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan sasaran dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat.
“Dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat. Dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah di kemudian hari, terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mengatasi segala masalah terhadap perijinan yang terkesan berbelit-belit. Apabila hal ini menyangkut terhadap Peda yang tidak berpihak kepada peningkatan iklim berinvestasi agar diusul untuk merubahnya,” ujar Virmadona.
Dengan Koordinator Syamsul Mikar, Komisi III dengan susunan sebagai berikut, Virmadona SSos (Ketua Komisi) Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal BAc, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal, Mulyadi. Sedangkan, OPD yang bermitra dengan komisi III, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr Ahmad Darwis, PDAM dan Perusda. (*)
