PADANG, METRO
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Salah satu agendanya adalah mengunjungi lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang.
Dalam kunjungan tersebut, komisi yang membidangi hukum itu mendapatkan penjelasan terkait lokasi Lapas yang sangat dekat dengan bibir pantai, yakni hanya sekitar 20 meter saja. Hal ini tentunya sangat berbahaya, karena kontur tanah yang rendah dan rawan bencana.
“Ini terlalu dekat dengan bibir pantai. Ini berbahaya sekali karena Padang sendiri merupakan daerah yang rawan gempa, kalau sampai terjadi tsunami, ribuan napi bisa tewas. Sebelumnya, BPBD Padang juga sudah memberikan rekomendasi agar lapasnya direlokasi,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (12/4).
Terkait rekomendasi yang diterima, Sahroni menyebut bahwa Komisi III tentunya sangat mendukung hal tersebut, mengingat keselamatan para warga binaan adalah prioritas utama.
“Kami sebagai mitra kerja Kemenkumham tentunya mendukung penuh, karena keselamatan warga lapas adalah yang utama. Atau jika tidak ada relokasi, setidaknya direnovasi, agar lapasnya bisa aman dan tahan bencana,” pungkasnya.
Soroti Kasus Video TikTok di Lapas Pariaman
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti kasus video viral yang merekam sejumlah narapidana menggunakan aplikasi TikTok dengan sebuah gawai (handphone) yang diduga terjadi di Lapas Kelas II B Pariaman, sapaan akrab Bimantoro sangat menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi di dalam lapas, mengingat gawai merupakan barang yang dilarang digunakan dari dalam lapas.
“Saya mendapatkan info Pak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, sekarang ini sedang ada kasus yang sedang viral dan terlihat di media online mengenai handphone yang beredar di lapas, terutama yang berada di Lapas Kelas II B Pariaman. Di situ ada seorang napi yang viral dengan bermain TikTok,” kata Bima dalam pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, di Convention Center Universitas Negari Padang (UNP), Minggu (11/4).
Bima mempertanyakan langkah-langkah pencegahan serta pengawasan yang sudah dilakukan oleh kepala lapas ataupun kepala keamanan lapas, sehingga kejadian itu bisa sampai terjadi. Menurut Bima, apabila masih bisa terjadi kejadian seperti itu, bagaimana dengan pencegahan narkoba yang bisa dikendalikan dari dalam lapas.
“Nah ini bagaimana langkah-langkah pencegahannya, jika masih terjadi seperti ini, bagaimana untuk pencegahan narkoba bila di sana masih bisa bermain sosial media dengan mudahnya, mohon penjelasannya Pak (Kakanwil),” kata politisi Partai Gerindra itu.
Kakanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya membenarkan adanya video viral TikTok yang dilakukan oleh para narapidana di Lapas II B Pariaman. Menurut Andika, berdasarkan investigasi yang sudah dilakukan, pihaknya sudah mengantongi pelaku sebanyak empat orang wanita dan video tersebut dibuat pada awal Januari 2021.
“Betul Pak, adanya video viral TikTok yang dilakukan oleh narapidana di Lapas II B Pariaman, itu berdasarkan pendalaman dari yang kita sangkakan sebagai pelaku yaitu narapidana wanita sebanyak empat orang itu dibuat di awal Januari tahun 2021,” kata Andika.
Andika menjelaskan, kejadian itu sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang berarti juga satu kesalahan yang dilakukan oleh manajemen lapas, yakni kepala lapas, kepala keamanan lapas dan tim yang bertugas saat terjadinya perekaman itu.
Andika melanjutkan, pihaknya sudah mengambil langkah cepat, di mana kepala lapas dan kepala keamanan yang bertanggungjawab atas kejadian itu sudah di nonaktifkan untuk dilakukan pembinaan di Kanwil dan diberikan juga sanksi tegas dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk para napi, sudah diberi sanksi pencabutan hak-hak pembinaan, seperti diantaranya adalah pencabutan remisi. (jpg)
