Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi tentang LKPJ Wali Kota Padang tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut DPRD Padang juga memberikan sejumlah rekomendari atas LKPJ tersebut. Senin (12/4).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dan didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Turut hadir Wali Kota Padang Hendri Septa, Forkopimda serta kepala OPD di lingkungan Pemko baik secara luring maupun daring.
Fraksi Demokrat menyampaikan perlu dilakukan evaluasi dari LKPJ tahun 2020. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri, S.Sos. Katanya, evaluasi yang harus dilakukan dalam bidang biokrasi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, dan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.
“Dalam bidang birokrasi, Demokrat melihat dalam melakukan promosi, mutasi dan degradasi jabatan ASN dilakukan berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan. Kami mengharapkan kepada BKSDM dapat melakukan fungsi sebagai dapur yang berperan menempatkan ASN sesuai dengan keahlian dan job description dari ASN itu sendiri,” ucapnya.
Lebih lanjut, Surya Jufri, S.Sos menyatakan, tingginya angka pengangguran dan belum optimalnya UMKM dalam menggerakan perekonomian, sehingga didapat angka kemiskinan yang masih tinggi.
“11 ribu UMKM yang telah dilahirkan belum bisa bekerja optimal. Apalagi pandemi ini menciptakan pengangguran. Alhasil angka kemiskinan masih tinggi,” tegasnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, seperti dibacakan Ketua Fraksi PKS Muharlion, ada beberapa rekomendasi yang diberikan seperti kinerja penanggulangan banjir dan genangan air di kota Padang.
Menurut Fraksi PKS, Pemerintah Kota perlu lebih serius memberikan porsi anggaran daerah bagi PSDA dinas PUPR. Banyaknya genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi, belum lagi resiko banjir besar atau banjir rob saat pasang laut naik.
Banyaknya kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas lalu lintas dum truck ODOL (truk over dimension over loading) yang bermuatan galian C di kaki bukit Gunung Sarik di sisi Bukit Barisan. Kondisi ini tentu akhirnya akan membebankan kepada APBD kota Padang. Hampir tidak ada pengawasan dari pihak atau dinas terkait terhadap permasalahan pengawasan truk ODOL di kota Padang.
“Kami meminta saudara Wali Kota memanggil dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas PUPR untuk menyikapinya. Selain itu, truk ODOL pembawa cangkang sawit di jalur by pass kota Padang tanpa penutup atau terpal. Sehingga ada cangkang yang berceceran di sepanjang jalan by pass, yang berakibat ketidaknyamanan dan resiko kecelakaan khususnya bagi pengendara roda dua,” ucapnya.
Kemudin, Fraksi Gerindra, disampaikan ketua Fraksi Mastilizal Aye, dalam hal penganggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menampakkan hasil kinerja yang memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp. 664.266.307.878,00 terealisir sebesar Rp.499.895.722.726,67 atau berkisar sebesar 75,26 %.
Pencapaian target dan realisasi Pajak Daerah Khusus hanya mencapai 70, 07 % dari target APBD 2019. Penerimaan restribusi daerah hanya tercapai 56,16 %. “Ini membuktikan bahwa, Pengelolaan Pajak Daerah, Pengelolaan Retribusi Daerah bagi para pejabat pimpinan OPD bukan merupakan bagian dari kinerja pejabat yang bersangkutan sebagai pemangku jabatan OPD,” ucapnya.
Kemudian, ada sebanyak 10 rekomendasi yang disampaikan atas LKPJ Walikota Padang tahun 2020. Rekomendasi tersebut dibacakan Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin.
“Pembahasan dilakukan oleh pansus-pansus bersama OPD terkait, juga telah dilakukan kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah,” katanya.
Sepuluh rekomendasi itu diantaranya terkait bidang birokrasi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, dan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Syafrial Kani, berharap rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kota Padang kedepan.
“Kita berharap penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan maksimal, dapat meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan sebaik-beiknya,” katanya.
Sementara Wali Kota Padang Hendri Septa atas nama Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota panitia khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Padang yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ kami ini. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang ke depan,” sebutnya.
Hendri pun juga menyadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan Pemko Padang masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tentunya diharapkan masukan positif dari DPRD Kota Padang demi pembangunan ke arah yang lebih baik lagi.
“Sehingga dengan itu, hal-hal yang telah dibahas dan dievaluasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pemko dan masyarakat Kota Padang,” sambungnya.
Ia mengatakan, LKPJ ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pemko Padang oleh DPRD dan masyarakat Kota Padang terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan laporan ini akan dapat ditentukan arah kebijakan Pemko Padang untuk tahun anggaran berikutnya.
“Saat ini kita masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu, di samping melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya kita juga berharap dukungan seluruh warga Kota Padang untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Mulai dari memakai masker kemana bepergian, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun. Begitu juga untuk mendukung dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pencegahan penyebarannya,” pungkas Wako mengakhiri sambutan sembari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 H kepada seluruh hadirin dan warga Kota Padang. (*)
