JAKARTA,METRO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemerintah menolak hasil KLB berdasarkan Permenkumham Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Yasonna Laoly menyebutkan hingga batas waktu yang ditentukan masih terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh kubu Moeldoko.
“Persyaratan yang tidak dipenuhi antara lain perwakilan DPD, perwakilan DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC,” kata Yasonna saat konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3).
Lebih lanjut, Yasonna yang didampingi oleh Menko Polhukam dan Dirjen Administrasi Hukum Umum juga menyebutkan pihaknya menjadikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PD tahun 2020 sebagai pertimbangan pemohonan.
“Kami menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar dan telah disahkan,” lanjutnya.
Politikus PDIP itu juga menyebutkan pemerintah telah bertindak objektif dan transparan dalam mengambil keputusan terhadap hasil KLB.
Hasil KLB Ditolak, AHY Menyebut Nama Jenderal Moeldoko dan Jhoni Allen.
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) Deli Serdang, disambut gembira oleh kader partai berlogo bintang segitiga merah putih itu. Keputusan yang diumumkan Yasonna secara virtual itu disaksikan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran dari kantor di kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
“Permohonan pihak kongres luar biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun ditolak,” kata AHY, Rabu (31/3).
Pernyataan AHY itu disambut tepuk tangan dari para kader dan pengurus partai berlambang bintang mercy yang telah hadir di kantor itu sejak pagi. AHY mengaku bersyukur atas keputusan pemerintah yang menolak hasil KLB pimpinan Jenderal Moeldoko itu. Pensiunan TNI berpangkat Mayor itu mengatakan keputusan pemerintah tersebut sebagai bukti bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PD tahun 2020 adalah konstitusi yang sah.
“Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat,” ucap AHY memberikan penegasan. Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengumumkan keputusan pemerintah menolak pengesahan kepengurusan PD hasil KLB.
Keputusan itu diambil setelah sampai batas waktu yang ditetapkan, kubu Moeldoko belum bisa melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya terkait surat mandat Ketua DPD dan DPC PD.
Atas dasar itulah Menkumham RI atas nama pemerintah menolak permohonan pengurus PD kubu KLB. “Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak,” tegas pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu. (mcr8/jpnn)
