JAKARTA, METRO
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menyoroti rencana pemerintah merekrut guru lewat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Menurut Mardani, hingga saat ini rencana tersebut masih terganjal terkait anggaran. Pemerintah daerah masih ragu mengusulkan formasi guru PPPK, karena komitmen penganggaran dari pemerintah pusat baru sebatas lisan.
“Tidak adanya kepastian scr tertulis target merekrut 1 juta guru berpotensi besar meleset. Mau sampai kapan?,” ujar Mardani melalui akunnya di Twitter, Kamis (25/3).
Saat dihubungi, anggota Komisi II DPR ini mempersilakan JPNN.com, mengutip tulisannya di Twitter tersebut. Di akun @MardaniAliSera, Mardani menyertakan sebuah berita yang mengangkat judul ‘DPR Ungkap Isu Pusat Minta Pemda Tanggung Gaji Guru PPPK’.
Dalam pemberitaan disebut Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkap ada isu berseliweran di kalangan pemerintah daerah, bahwa MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta daerah membiayai gaji guru yang lolos seleksi PPPK.
Menurut Mardani, masalah ini dapat berimbas luas. Bahwa, karena masalah anggaran yang belum pasti, membuat daerah ragu mengusulkan formasi guru PPPK 2021. Imbas selanjutnya, daerah kemungkinan bakal kekuarangan guru aparatur sipil negara (ASN), sementara di sisi lain penyelesaian masalah guru honorer tidak juga menemui titik terang.
“Perlu segera diperinci aspek apa saja yang akan menjadi tanggung jawab APBN. Kita (DPR) menunggu kemauan politik dari pemerintah untuk menuntaskannya,” ujar Mardani.(gir/jpnn)
