SAWAHAN, METRO
DPRD Padang meminta Plt Wali Kota Padang untuk menindak pemilik tempat hiburan malam yang memfasilitasi praktik maksiat dan menyediakan wanita-wanita malam. Di tengah pandemi dan juga keterpurukan ekonomi, hiburan malam yang menjual syahwat tidak boleh dibiarkan tumbuh liar di Kota Padang.
“Segel saja kafe dan temapt hiburan malam yang sengaja sediakan wanita malam, agar pemilik jera dan pemilik lainnya tak ikutan juga. Kita tidak mau terjadi musibah di Kota Padang karena praktik maksiat merajalela,” tukas Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin, Rabu (17/3).
Apabila pemilik tempat hiburan malam masih membandel, Pemko Padang harus berani mencabut izin operasional, jangan dibiarkan. “Kita harus keras dalam menyelesaikan masalah maksiat ini. Sebab Kota Padang berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Jika pemko lengah dalam hal ini, dampaknya kota ini akan tercoreng dan moral generasi muda bisa rusak,” ucap kader PAN yang biasa disapa Aciak ini.
Kemudian, jika ada oknum yang membekingi tempat hiburan malam, pemko harus menelusurinya dan harus berani bertindak tegas. “Jika perlu dinon-jobkan saja. Kita berharap ASN bekerja dengan baik dan maksimal. Jangan terlibat dalam hal yang merugikan negara,” tegas Aciak.
Lalu, kepada pelaku usaha di Kota Padang, ia mengajak semua pihak untuk mentaati aturan Pemko dan jangan enaknya dalam membuka usaha. Selain itu, selama bulan Ramadhan 1442 H, Plt Wali Kota disarankan menutup tempat hiburan malam. Ini agar ibadah warga tak terganggu dan syiarnya Ramadhan menggema.
“DPRD mendorong agar seluruh tempat hiburan malam tutup selama Ramadhan,” pungkasnya.
Pol PP dan SK4 Tak Bisa Turun
Terpisah, Kepala Satpol PP Padang, Alfiadi mengaku siap menertibkan tempat tempat hiburan malam yang menyediakan pelayanan yang tidak sesuai perizinan. Namun, tentunya ada permintaan dulu dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait.
Ia mencontohkan, untuk kafe-kafe yang tak berizin atau beroperasional di luar izinnya bisa melibatkan Dinas Pariwisata, atau DPMPTSP. Satpol PP siap mendampingi untuk menertibkan. Itu kalau ada permintaan back-up dari OPD yang melakukan pengawasan atau mengeluarkan izin.
“Intinya Pol PP siap. OPD yang terlibat kan banyak. Kalau mereka turun, kita siap bantu back up,” tandas Alfiadi.
Hal senada juga diakui Kepala Kesbangpol Padang, Oka Fortuna. Menurutnya, Tim SK4 baru bisa turun jika ada permintaan dari Dinas Pariwisata untuk melakukan penertiban. Karena nantinya SK4 melibat POM TNI, Provos untuk menertibkan.
“Itu khusus bagi kasus kasus yang memiliki orang bagak di belakangnya. Sampai sekarang belum ada permintaan back-up apapun kepada kita,” tandas Oka.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi. Seperti pemberitaan yang marak akhir akhir ini, salah satu tempat hiburan malam di kawasan jalan Hangtuah menyediakan jasa wanita penghibur dan live show dancer setiap malam. Wanita-wanita berpakaian seksi terpantau dan selalu mengisi acara setiap malam di tempat yang disebut tak memiliki izin operasi ini.
“Rata-rata tempat hiburan memang memfasilitasi layanan itu. Cuma mainnya sembunyi sembunyi,” sebut Man (45), salah seorang warga Pondok Padang. Dan tempat tempat hiburan malam itu biasanya di back-up oleh oknum petugas. Sehingga masih tetap aman menjalankan operasional meski tanpa mengantongi izin. (ade/tin)
