PONDOK, METRO
Plt Wali Kota Padang Hendri Septa melaunching secara resmi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal bagi warga Kota Padang yang tergabung dalam komunitas Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Senin pagi (8/3).
Vaksinasi yang dilangsungkan di Gedung HBT jl. Klenteng Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat itu, diikuti rata-rata para etnis Tionghoa kelompok usia lanjut usia (lansia) atau berusia di atas 59 tahun. Selain itu juga bagi pelaku pelayanan publik.
Juga hadir dikesempatan itu Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir yang ikut divaksin beserta Istri. Selain itu juga hadir Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo serta Ketua HBT Andreas Sofiandi. Sementara dari jajaran Pemko Padang hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) dr. Ferimulyani Hamid, Kalaksa BPBD Barlius serta Camat Padang Selatan Teddy Antonius. Kegiatan itu juga disaksikan Anggota Komisi 8 DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir.
Plt Wako mengatakan, sasaran vaksinasi kali ini yaitu berjumlah sebanyak 1.400 orang dengan pelaksanaan selama dua hari, Senin dan Selasa (8-9/3).
“Alhamdulillah atas nama Pemko Padang, kita sangat menyambut baik hal ini. Di samping didukung oleh jajaran DKK Padang serta 4 Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan tersebut juga didukung oleh Keluarga Besar HBT Padang. Kita berharap, vaksinasi ini dapat dilakukan warga Kota Padang yang menjadi target vaksinasi mencapai 700 ribu orang sampai akhir tahun nanti. Dimana 70 ribu-nya merupakan lansia,” harap Plt Wako.
Hendri berharap, melalui upaya vaksinasi ini maka dapat membantu menuntaskan pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini.
“Mari kita sama-sama berdoa dan berupaya semoga pandemi Covid-19 dapat berakhir segera. Sehingga kita semua dapat kembali beraktifitas dengan normal seperti sedia kala. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Padang yang ikut melakukan dan menyukseskan program vaksinasi ini. Sebagaimana sekarang untuk vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang diperuntukkan bagi kelompok usia lansia dan aparat pelayan publik yang resmi dimulai sejak per 28 Maret 2021 lalu,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala DKK Padang dr. Ferimulyani Hamid menjelaskan vaksinasi merupakan upaya konkret dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran Covid-19. Selain itu juga untuk menurunkan kesakitan dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).
“Saat ini di Kota Padang tersedia vaksin bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak 32.000 lebih vaksin jenis Sinovac. Kita berharap, vaksinasi bagi lansia ini akan ada booster ulangannya setelah 28 hari usai divaksin. Sehingga yang usianya di atas 59 tahun akan ada ulangan vaksin 28 hari lagi. Begitu juga bagi aparat pelaku pelayan publik yang usianya di bawah 59 tahun, booster akan dilakukan bagi mereka dua minggu ke depan,” jelas Ferimulyani.
Target Zero Corona
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Padang, Zalmadi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia harus mengedepankan keselamatan. “Jangan sampai mereka punya penyakit bawaan, tapi Dinkes tidak tahu. Ini berisiko,” ujar kader Berkarya.
Selain itu, dalam pelaksanaan vaksinasi jangan main paksa, apalagi mengancam. Dinkes mesti lakukan pendekatan persuasif dan berikan pemahaman pada lansia. Agar mereka mengikuti dan memahami manfaat usai divaksin.
Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Faisal Nasir mengimbau kepada lansia untuk tak takut divaksin dan bisa mengikuti dengan baik. Karena manfaatnya untuk kesehatan lansia.
“Jangan sampai tak ikut serta nanti yang rugi lansia juga,” ujar kader PAN ini.
Kemudian, Dinkes harus sosialisasikan pelaksanaannya secara merata dan masif. Jika perlu door to door. Ini agar targetnya tercapai dan virus corona zero di Padang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastilizal Aye meminta kepada Dinkes merealisasikan pelaksanaan vaksinasi sesuai SOP. Jangan salah sasaran. Namun, harus menghasilkan yang terbaik.
“Di sisi lain kontrol terhadap pasien lansia usai vaksin harus dilaksanakan. Agar dampak dapat diketahui dan tindakan selanjutnya bisa digelar Dinkes,” ujar kader Gerindra ini. (ade/rel)
