TAN MALAKA, METRO
Trotoar dan badan jalan sudah menjadi lokasi favorit bagi sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan. Meski sudah berkali-kali ditertibkan bahkan digusur, namun pedagang tetap mengokupasi trotoar dan jalan, meletakkan lapak-lapak jualan mereka.
Jumat (5/3), petugas Sat Pol PP Kota Padang kembali menertibkan PKL di beberapa titik. Diantaranya, PKL yang berjualan di kawasan Tarandam, Sisingamangaraja dan Andalas. Keberadaan PKL ini melanggar Perda No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Pantauan POSMETRO, trotoar yang diperuntukkan pejalan kaki dijadikan sebagai lapak berjualan PKL. Beberapa pejalan kaki lebih memilih berjalan di badan jalan yang banyak dilalui kendaraan.
Dalam penertiban itu, PKL tak ada melakukan perlawanan kepada aparat dan tak sarupun lapak PKL dibawa ke Mako Pol PP. “Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk tindakan akibat banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kondisi trotoar. Pasalnya para pejalan kaki jadi terganggu ketika berjalan di trotoar tersebut,” ujar Kasat Pol PP Padang, Alfiadi.
Ia menyampaikan, penertiban dilakukan dengan cara mendatangi PKL dan minta pindah berdagang dari trotoar. Jika pada kemudian hari masih terlihat, Satpol PP akan angkut lapaknya ke Mako.
“Manggaleh indak ado larangan. Apabilo tagaduah rakyat bajalan di tempatnya atau trotoar, itu menyalahi namonyo. Buka lapaklah tapi jan di lokasi fasum dan fasos,” imbuh Alfiadi.
Ia menyampaikan, sanksi bagi PKL yang masih madaMada adalah tipiring. Jika PKL tak ingin berurusan dengan penegak Perda, ia meminta pedagang mematuhi aturan yang ada.
“Satpol PP akan terus awasi PKL tersebut secara rutin. Agar Padang tetap tacelak dan kesemrawutan tidak lagi terjadi. Apalagi trotoar sudah makin tertata dan cantik,” ungkapnya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Padang, Rustam Efendi meminta kepada Satpol PP mencarikan solusi bagi PKL selain penertiban. Apalagi sekarang pandemi corona masih melanda. Ekonomi warga ambruk semua.
“Inovasi baru harus dilakukan Pemko dalam hal ini. Agar pro dan kontra tak terjadi dan pihak yang dirugikan tak ada,” papar kader PAN ini.
Ia berharap Pemko Padang bisa mencarikan lokasi para pedagang di satu titik. Jika perlu tumpukkan dan buka lapak dengan menerapkan protocol kesehatan. Sehingga ekonomi warga tetap berputar dan kebutuhan seharian warga tetap terpenuhi. (ade)
