THAMRIN, METRO
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Duski Samad sangat bersyukur atas dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) soal Investasi Miras oleh Presiden RI serta meminta kepada Pemko Padang mengawal masalah ini. MUI Padang pun mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Perpres 10/2021 terkait investasi miras tersebut
“Jangan sampai aturan telah dicabut, namun peredaran miras di tengah masyarakat tetap berjalan. Itu sama saja hoaks,” ujar Duski Samad, Rabu (3/3).
Ia menyampaikan, Pemko Padang juga harus tegas dalam menyikapi masalah peredaran miras. Jika perlu cabut izin usahanya bagi pedagang yang mada. Supaya pedagang jera dan tidak lagi menjual miras.
“Apabila regulasi soal miras telah terbit, Pemko Padang harus mengawasi dengan baik. Jangan ada pula pihak yang membekingi soal hal ini. Itu tak sesuai,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana meminta kepada Wali Kota Padang menginventarisir penjual miras di Padang serta melihat mana yang ada izin atau tidak. Jika pemerintah pusat telah mencabut, namun di Padang masih banyak juga pemaaok.
“Kita berharap OPD terkait dapat menguraikan jumlahnya dan mana yang tak ada izin, sanksi tegas. Baik izin Pemko dan Kementerian Perdagangan,” ucap kader Demokrat ini.
Ia menyarankan pada Pemko untuk menyuruh urus izin pada pedagang soal jual beli miras. Agar peredaran bebas miras tak terjadi dan Padang tak dikenal sebagai kota transaksi minuman haram.
“Kepada wali kota ambil sikap jika ada oknum yang membekingi. Jangan didiamkan saja. Apalagi memberi izin. DPRD Padang siap awasi masalah ini dan akan panggil dinas terkait mengenai peredaran miras,” tegasnya.
Untuk diketahui, meskipun lampiran mengenai investasi miras dicabut Presiden Jokowi, Perpres soal Investasi Miras tersebut akan tetap berlaku. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 10/2021 baru akan berlaku per 4 Maret 2021. Perpres ini akan berlaku mulai tanggal 4 Maret.
BKPM memastikan bahwa Perpres tersebut tidak dicabut atau dibatalkan. Pemerintah hanya menghilangkan miras dari golongan bidang usaha yang terbuka buat investasi. Karena yang dicabut itu hanya lampiran 3 nomor 31, 32, 33, yang lainnya berlaku. (ade)
