AIAPACAH, METRO
Hari ini, Kamis (25/2) Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah akan dilantik menjadi Gubernur Sumbar oleh Presiden RI Joko Widodo. Namun, hingga kini, siapa pengganti Hendri Septa (wakil wali kota) yang akan mengisi pos Mahyeldi sebagai wali kota belum jelas.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah telah resmi menjabat sebagai Gubernur terpilih untuk periode 2021-2026, yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.
Sementara siapa yang akan menjadi pendamping Hendri Septa di Kota Padang sebagai Wakil Walikota sudah mulai dibeberkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muharlion.
Muharlion mengatakan bahwa ada enam kader yang diusulkan untuk mendampingi Hendri Septa sebagai Wakil Walikota Padang. “Ada enam kader yang telah kita usulkan ke pusat untuk wakil wali kota,” kata Muharlion, Rabu (24/2).
Muharlion mengaku dirinya masuk salah satu dari enam kader yang diusulkan itu. Sedangkan lima kader lainnya yakni Irsyad Safar, Rahmat Saleh, Muhidi, Mulyadi Muslim dan Irfan Aulia (kader pusat).
“Keenam kader tersebut diajukan seminggu yang lalu. Dari enam kader itu, kemungkinan mengerucut menjadi tiga orang. Tapi kita masih menunggu proses dari pusat,” imbuhnya.
Dijelaskannya, PKS tidak memfokuskan ke satu nama yang diusulkan, minimal ada tiga atau dua nama. Namun siapapun yang berpeluang, mesti ada chemistry dengan pasangannya di Pemko.
“Kita tidak memastikan ke satu nama. Karena kalau satu nama, takutnya tidak diterima. Nah, makanya kita menunjuk tiga atau dua nama nantinya. Kemudian siapa yang terpilih, harus ada chemistry dengan pasangan kita Bapak Hendri Septa,” imbuhnya.
Sementara itu, Ilham Adellino Azre Pengamat Politik sekaligus Dosen FISIP Univeristas Andalas mengatakan bahwa usulan tersebut sah-sah saja dalam etika politik.
“Itu sah-sah saja dalam etika politik, bisa disebut jatah dari PKS untuk mengusulkan, dan juga harus disetujui oleh kedua belah pihak PAN dan PKS,” katanya.
“Dan kedua partai ini harus bisa meyakinkan DPRD bahwa ia adalah pilihan terbaik,” lanjutnya.
Terkait usulan kandidat PKS yang dari pusat, Azre cukup kaget bahwa ada nama kader yang tiba-tiba muncul dari pusat. “Cukup kaget saya ada nama dari pusat Irfan Aulia, saya rasa itu mungkin juga pilihan terbaik dari pihak PKS dan PAN mencantumkan nama kandidat dari pusat,” singkatnya.
Fokus dengan Janji Kampanye
Sementara itu, Hendri Septa mengaku tak peduli dengan siapa sosok wakilnya nanti yang akan diutus PKS. Hendri Septa mengaku tak mau memikirkan hal itu. Ia hanya sedang fokus bekerja mewujudkan janji-janjinya bersama Mahyeldi saat dilantik sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota beberapa waktu lalu.
“Saya nggak tahu siapa orangnya. Saya juga tidak mau tahu. Siapapun nanti terserah saja. Saya serahkan saja pada orang-orang partai itu,” sebut Hendri Septa, di Balaikota Aia Pacah Padang, Rabu (24/2).
Sebagai ketua PAN Padang, menurutnya partai juga belum membahas soal posisi wakil wali kota nantinya sepeninggal Mahyeldi. Kalaupun nanti ada pembahasan, maka ia juga mengaku menyerahkan sepenuhnya pada para petinggi partai.
“Ya, biar sajalah orang-orang partai itu bekerja. Itukan sampai ke pusat. Tidak bisa di Padang saja,” tandas Hendri lagi.
Hendri juga menyebut, ia tidak memiliki kriteria khusus dalam penentuan pendampingnya di Pemerintahan Kota Padang. “Yang penting bisa membantu,bisa saling koordinasi, satu padu untuk membangun dan melayani masyarakat Kota Padang,” katanya.
Saat ini, terang dia, banyak sekali program Mahyeldi-Hendri Septa yang belum terwujud. Hal itu karena recofusing akan selama setahun belakangan. Salah satunya adalah membangun ruang belajar baru sebanyak 500 unit, pembangunan youth center dan lainnya. “Pokoknya sekarang saya cuma fokus bekerja saja,” tandasnya.
Tunggu Instruksi
Sementara itu, DPRD Kota Padang menunggu instruksi pemerintah pusat terkait penghentian Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
“Kami belum membicarakan penghentian Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sampai kini,” ujar Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Rabu (24/2).
Seharusnya, sebelum waktu pelantikan menjadi gubernur Sumbar sudah dilakukan penghentian dari jabatannya sebagai wali kota. Bahkan DPRD sendiri hingga kini tidak ada pemberitahuan soal pelantikan wali kota menjadi gubernur.
“DPRD hanya mengikuti regulasi yang ada saja, tapi jika dewan tidak tidak dilibatkan tidak masalah,” tandasnya. (heu/tin/ade)
